News Update :

Perda Perlindungan TKI Karawang Dibuat

Sunday, December 30, 2012 5:28 PM



 Karawang Buat Perda Perlindungan TK

  Ini Diduga Karena Banyak Warga yang Bekerja di Luar Negeri
KARAWANG -  Dalam  upaya untuk menjamin hak-hak para tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kab. Karawang, serta memberikan jaminan perlindungan kepada para TKI dari mulai saat sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga kemudian kembali ke Kab. Karawang, Pemerintah Kabupaten Karawang menerbitkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang perlindungan TKI asal Kabupaten negeri lumbung padi..
Penetapan Perda tentang Penempatan dan Perlindungan TKI asal Kab. Karawang tersebut berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRD yang digelar pada Jumat malam (28/12), bertempat di Aula Husni Hamid Pemda Karawang, dan dihadiri secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara dan Wakil Bupati, dr. Cellica Nurrachadiana.
Bupati Karawang, H. Ade Swara saat penetapan raperda tersebut mengatakan bahwa tki yang berasal dari Kab. Karawang cukup banyak, yaitu mencapai7.628 jiwa. Kondisi ini dipicu oleh banyaknya cerita mengenai kesuksesan para tki yang telah pulang kembali ke kampung halamannya, sehingga menarik minat saudara, rekan, dan para tetangganya untuk turut bekerja keluar negeri dan mengharapkan kesuksesan serupa guna meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Namun demikian, lanjut Bupati, cerita mengenai tki di luar negeri tidaklah menampilkan kesuksesan saja, melainkan juga menyisakan sejumlah cerita sedih mengenai tki yang mengalami penyiksaan, pemerkosaan, dan bahkan diancam hukuman mati karena berbagai faktor. “Meskipun hanya sedikit saja tki yang mengalami kondisi mengenaskan tersebut, akan tetapi hal tersebut tentunya perlu menjadi perhatian kita semua, guna menghindari terjadinya kembali kasus-kasus serupa di masa yang akan datang,” imbuhnya.
Atas dasar tersebut, dirinya menilai keberadaan sebuah peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai tki dipandang sangat penting dan mendesak. Hal ini guna menjamin para tki tersebut mendapatkan hak-haknya, serta menjamin perlindungan mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja dan sampai tiba kembali di Kab. Karawang. “Sehingga pada akhirnya mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya,” imbuhnya.
Untuk itu, dengan ditetapkannya perda tki ini secara definitif, jajaran Pemerintah Daerah, DPRD, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat mulai melaksanakan langkah-langkah yang lebih kongkrit dan diperlukan guna mencegah permasalahan tki di masa yang akan datang.
Selain itu, Bupati juga berharap agar keberadaan perda ini dapat beriring sejalan dengan tim dari Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A yang baru dibentuk beberapa waktu lalu. “Terlebih, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, sebagian besar dari permasalahan tki dialami oleh tki wanita, dan beberapa diantaranya bahkan masih dibawah umur, dan berangkat dengan menggunakan identitas yang dipalsukan,” tandasnya.
Di sisi lain, Bupati Ade Swara juga menegaskan kembali kepada seluruh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau PPTKIS agar menjadikan perda ini sebagai salah satu pedoman dasar dalam penyelenggaraan pelayanan jasa tenaga kerja indonesia di Kab. Karawang. “Hal ini karena pelanggaraan terhadap aturan-aturan yang tertuang dalam perda tersebut, akan memiliki konsekuensi yang cukup berat, mulai dari sanksi administrasi hingga ketentuan pidana, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan,” tegasnya.
Bupati Ade Swara sendiri optimis, dengan ditetapkannya perda tki secara definitf, tidak akan ada lagi permasalahan tki asal kabupaten karawang, atau setidaknya keberadaan perda ini dapat mencegah dan menimalisir  berbagai permasalahan tki asal Kab. Karawang. “Oleh karenanya mari kita kawal keberadaan perda ini dengan sebaik-baiknya,” pesannya.**

Kendaraan Oprasional Desa Diapelkan

Friday, December 28, 2012 6:55 PM

Di Karawang Kades Tak Boleh Monopoli 
Kendaraan Oprasional Desa
KARAWANG - Kendaraan Oprasional desa tampaknya tidak bisa dimonopili Kepala Desa sekitar  penggunaannya. Hal ini, harus benar-benar dioprasionalkan untuk kepentingam masyarakat, terkait dengan kegiatan program pemerintah, sosial hingga ke penanggulangan bencana alam yang terjadi di wilayah pedesaan Kabupaten Karawang.
          Terkait dengan pembagian kendaraan operasional tingkat desa di kabupaten Karawang sudah siap didistribusikan kepada kantor desa, pemerintah Kabupaten Karawang menggelar apel siaga kendaraan operasional pelayanan publiK masyarakat desa berlokasi di sekitar kantor Bupati Karawang Jumat ( 28/12) sebanyak 309 Mobil dirapikan berparkir di dalam lingkungan pemda dan sekitar stadion Singaperbangsa.
Pada kesempatan itu para kepala desa atau lurah sebagai pihak penanggung jawab pemegang kendaraan tersebut dikumpulkan di Aula Husni Hamid untuk brifing bersama Bupati Ade Swara, Sekda Iman Sumantri dan Kepala BPMD Saridin Sinabang, hadir pula pejabat camat se-kabupaten Karawang mendampingi.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan amanatnya, bupati berkata di bagikannya kendaraan ini selain untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintahan, kendaraan dinas ini hendaknya dimanfaatkan sebagai sarana untuk lebih memacu dan mempercepat penyelenggaraan pelayanan, untuk menunjang optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan khususnya bagi desa-desa  penerima kendaraan tersebut. Untuk itu, pada kesempatan ini, perlu saya tekankan kembali kepada seluruh pemegang kendaraan operasional desa tersebut, bahwa kendaraan ini merupakan barang inventaris pemerintah kabupaten karawang, sehingga kepada para pemegang kendaraan ini dituntut adanya kepedulian dan ketaatan terhadap aturan dan pedoman yang berlaku, baik dalam cakupan proses pemakaian dan penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Selain itu, para pemegang kendaraan ini juga dituntut untuk mampu menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap kendaraan yang menjadi tanggung jawabnya. Karena pada  hakekatnya kendaraan tersebut merupakan kekayaan daerah yang sudah seharusnya kita jaga bersama, baik dari kerusakan, pencurian dan kehilangan, sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama. Begitu Tegasnya
Di sisi lain Kepala BPMPD Saridin Sinabang berpesan kepada para kepala desa untuk selalu tertib administrasi mulai dari keuangan desa PBB dan lain sebagainyaperlu di ingat kita semua mempunyai aturan yang berlaku, aturan tersebut agar di pedomani agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan, berbagai fasilitas dari pemerintah Prov sepeda motor, dari Pemerintah Daerah Mobil itu sebagai hal wujud kepedulian dalam rangka menciptakan pembangunan yang adil dan merata hingga ke tingkat desa. Kepedulian pemerintah daerah kepada pemerintahan desa tersebut dapat ditindaklanjuti dengan adanya peningkatan kinerja, kompetensi, dan profesionalisme dari seluruh jajaran pemerintahan desa. Dan benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, begitu ungkapan Saridin Sinabang pejabat yang per 1 Januari 2013 ini sudah memasuki masa pensiun. Sekaligus menyampaikan permohonan maaf dan perpisahan begitu ungkapnya
Perwakilan dari kepala desa Abdul Halim Kepala desa Duren kecamatan Klari saya pribadi dan atas nama juga perwakilan dari seluruh kades yang hadir saat ini mengucapkan terimakasih kepada Bupati Karawang yang telah memberikan fasilitas kepada kami stakeholder Pemerintah desa sebuah mobil operasional, kami akan berusaha terus meningkatkan kinerja begitu janjinya, akan merawat aset Pemda tersebut dan menggunakannya khalayak wajar untuk kepentingan masyarakat, untuk ada yang misal kades menutup atribut kendaraan operasional itu hanyalah oknum kades yang sedang galau, kembali lagi kepada pribadi kades tersebut begitu candanya,
Pada kesempatan itu pula Sekretaris Daerah Iman Sumantri melaporkan besaran anggaran yang sudah di serap, target awal kabupaten Karawang ingin mencapai 90 % minimal, namun ada hal yang terjadi secara teknis itu tidak bisa terselesaikan dengan cepat, ada pekerjaan yang belum terselesaikan pembayarannya sehingga baru bisa  selesai lewat dari tanggal tutup tahun 2012 ini, perlu diketahui serapan anggaran tahun ini walaupun tidak mencapai target tetapi melebihi dari tahun sebelumnya, begitu ujarnya
Lebih lanjut Sekda juga kepada para kepala desa juga menghimbau saat ini musim penghujan, di mohon agar melakukan pemantauan lapangan yang di aNggap tiitik rawan banjir, agar bisa di antisipasi dan di minimalisir tidak terjadi bencana banjir. Untuk bantuan korban bencana banjir sendiri pemerintah daerah sudah alokasikan dana di OPD Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana semua tersentralisasi. begitu imbuhnya.**

Thursday, December 27, 2012 6:43 PM

Diduga Pemborong Habis Modal di Tengah Jalan
jembatan  Kantor Pos - Sukaharja Nasibnya Terkatung-katung
KARAWANG - Diduga pemborong jembatan penghubung Kantor Pos, Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Barat, kehabisan modal di tengah jalan menyusul masih terkatung-katungnya proyek tersebut hingga 26 Desember 2012. Disinyalir juga terlantarnya proyek jembatan senilai 9,6 miliar itu akibat pemenang tendernya jatuh ke tangan "Broker" hingga babak belur kena kemplang oknum tidak bertanggung jawab.
          Salah seorang pemborong asal Cilamaya, mengungkan, proyek jembatan yang bakal berdiri di atas sungai Citarum tersebut saal dilakukan tender jatuh ketangan Mr.M, yang disebut-sebut orang dekat RDB(Rumah Dinas Bupati). Ditenggarai karena Mr.M ini bukan pemborong, konon untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diserahkan kepada orang berduit, setelah sebelumnya dikemplanghingga 20% dari nilai proyek tersebut.
          Kemudian kata pemborong asal kecamatan Batujaya, Kepala Dinas Bina Marga setempat dibuat tidak berdaya oleh Mr.M tersebut, entah bagaimana jaln ceritranya proyek jembatan main serahkan saja. " Proyek yang jatuh ke tangan Mr. M itu nilainya besar-besar, hingga para pemborong yang sejak jaman "Baheula" mejadi mitra Kantor Dinas Bina Marga Karawang gigit jari," kata pemborong asal Kecamatn Batujaya.
         Baik pemborong asal Kecamatan Cilamaya maupun Batujaya, menyebut, Mr.M, selain diberi proyek jembatan Kantor Pos- Sukaharja, juga diberi proyek jalan antara Telagasari - Kosambi, Kecamatan Klari, Jalan Turi, Kecamatan Tempuran - Kampung Kaceper, Kecamatan Cilamaya Wetan, Jalan Krasak Cilamaya Wetan - Polujaya, Kecamatan Lemahabang, Jalan di wilayah Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Tirjaya. " Tampaknya proyek Mr. M tidak bakal rampung hingga Desember 2012," ujar salah seorang pemborong asal Kecamatan Batujaya dan Kecamatan Cilamaya yang namanya tidak ditulis.
           Toles, penduduk Kaum, Kelurahan Karawang kulon, menyesalkan, menyusul masih terkatung-katungnya pembangunan jembatan di atas Sungai Citarum yang menghubungkan antara Kantor Pos dengan Desa Sukaharja. Kemudian jembatan yang benar-benar vital tersebut oleh Kepala Dinas Bina Marga diduga diserahkan ke Mr. M yang notabenenya hanya sebagai tim sukses bupati dan bukan orang yang benar-benar berlatar belakang bergerak di bidang usaha jasa kontruksi.
            Menurut Toles, seharusnya Pak, Asikin selaku Kepala Bina Marga Karawang, secara tekhnis harus paham bahwa pekerjaan dengan nominal APBD 2012 sebesar Rp 9,6 Miliar itu diberikan kepada orang yang benar-benarnya statusnya pemborong." Janganlah memberikan pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka konsekwensinya tinggal hanya menunggu kehancuran," ujar Toles, penduduk Kaum Kelurahan Karawang Kilon.##

 

Wednesday, December 26, 2012 7:20 PM

Kades Dwisari Nikah Siri dengan Kades Pemegang KARIP 13036686600
KARAWANG - Kepala Desa Dwisari, Kecamatan Rengasdengklok, berinitial, An, mengaku pernah nikah siri dengan HJ. ML, salah seorang Kades di  Kecamatan Tempuran, selaku pemegang KARIP (Kartu Indentitas Pensiun) bernomor 13036686600. Belakangan ini kedua insan petinggi desa di Kabupaten Karawang saling mengklaim, sekitar bubarnya rumah tangga mereka, karena keduanya tidak bisa membuktikan secara yuridis formal masih status rumah tangga atau telah bercerai.
              Dalam hal ini, An, ngotot, mengaku tidak pernah menceraikan Hj.ML. Bahkan, An, minta membuktikan secara yuridis formal, jika istrinya Ml, pernah diceraikannya. " Saya jangankan menceraikan HJ. ML, mengembalikan kepada kedua orang tuanya saja yang pernah menikahkan saya tidak pernah," ujar Kades Dwisari, An, Rabu(26/12) saat di temui di Kantor Sub Divre Dolog Karawang.
               Menurut An, saat menikah hingga mengarungi bahtera rumah tangga, ML, sebagai pemegang "KARIP" dari mendiang suaminya selaku pensiunan PNS dengan status Kepala Sekolah di jantung kota Kabupaten Karawang. Sehingga, meski ML sudah diperistri saya, uang pensiunan dari mantas suaminya terus diambil.
                Bukan itu saja, kata An, Buku KARIP bernomor 13036686600, oleh Ml pernah diagunkan ke BRI di Kecamatan Telagasari, saat itu pinjamannya mencapai Rp 60 juta. Ironisnya lagi, di KARIP tersebut, tidak didaftarkan nama anak mendiang suaminya hasil pernikahan dengan istri sebelumnya. " Ahli warisdi KARIP tersebut tidak mencantumkan nama anak mendiang suaminya dari hasil pernikahan istri pertamanya," tegas An, Kades Dwisari, Kecamatan Rengasdngklok.
                  Sementara itu ML, salah seorang Kades di Wilayah Kecamatan Tempuran saat dikonfirmasi secara terpisah, tidak membantah pernikahan "SIRI" nya dengan An Kades Dwisari Kecamatan Rengasdengklok. LM mengakui, prosesi pernikahan dengan An, sepertinya layaknya pasangan pengantin lainya, namun hanya tidak dilakukan di Kantor KUA.
                  HJ. ML, mengakui bahwa belakangan ini rumah tangganya dengan An, sudah bubabaran, bahkan sudah lewat "Idah". Namun, sejauh ini, ML, juga mengakui percerainya dengan AN, tidak diberikan legalitas formal alias keterangan yang ditulis di secewir kertas.
                    ML juga menjelaskan, kenapa uang pensiunan tidak distop saat mengarungi rumah tangga dengan AN, itu karena pernikahanya tidak dilakukan secara syah menurut hukum. Sehingga, tidak ada dasar tersurat atau buku nikah guna menyetop dana peniunan tersebut dan terlebih lagi rumah tangga dengan AN sudah bubar serta tidak berlangsung lama.**

Friday, December 21, 2012 7:00 PM

Kasie Intel Kejaksaan Karawang, Imran Yusuf, SH:
Tak Masalah Kejaksaan Pinjam Pakai Mobil Dinas ke Pemkab
KARAWANG - Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Karawang, Imran Yusuf, mengatakan, tidak ada masalah Kejaksaan pinjam pakai mobil dinas ke Pemkab setempat. Hal ini, pinjam pakai lima mobil dinas tidak menghalangi institusi lembaga yudikatif di negeri lumbung padi ini, dalam melaksanakan penegakan hukum.
             " Jika pihak Pemkab Karawang hendak mengambil lima mobil dinas jenis Toyota Rush silahkan saja, dan pihak Kejaksaan sama sekali tidak merasa keberatan. Kemudian pinjam pakai mobil dinas Pemkab itu sendiri tidak melanggar hukum, karena statusnya jelas diatur oleh peraturan perundangan oleh Pemkab itu sendiri," ujar Kasie Intelejen Kejaksaan Karawang, Imran Yusuf.
               Lain lagi kata Kepala Dinas DPPKAD Karawang, Setya Dharma, Jumat(21/12) di ruang kerjanya, jika ada pihak yang menuding pinjam pakai lima mobil dinas Pemkab dikompensasikan denan dugaan kasus BPHTB dan tuduhan lainnya yang diarahkan ke kantor yang dipimpimnya itu salah alamat. Kenapa demikian?, karena pihak kantor DPPKAD yang dipimpinya, tidak sedang berurusan dengan pihak Kejaksaan terkait dengan kasus pajak BPHTB.
                Menurut Sety Dharma, Bagian Aset Daerah di Kantor DPPKAD Karawang, untuk oprasional mobil dinas, tidak hanya melakukan pinjam pakai dengan pihak Kejaksaan saja. Tetapi hal itu dilakukan dengan institusi vertikal lainya yang berada di Pemerintahan Kabupaten Karawang. " Pinjam pakai itu sifatnya hanya untuk memenuhi kebutuhan oprasional semata dan tidak dikompensasikan dengan hal-hal lainya," tegas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah(DPPKAD) Pemkab Karawang.
                Dalam hal ini, kata Setya Dharma, pihak Pemkab dalam menjalankan roda pemerintahan serta melakukan pelayanan terhadap masyarakat di negeri lumbung padi ini, harus bersinergi dengan institusi vertikal lainya. Terlebih sejak jaman "Baheula" hingga sekarang di kabupaten ini sudah terbentuk dengan yang namanya forum muspida.
                Forum Muspida ini, kata Kepala DPPKAD, selain harus selaras dan seiring dengan lembaga-lama pemerintahan di kabupaten ini, juga harus saling menghormati tugas dan fungsi dari masing-masing institusi di kabupaten ini. " Kita harus berfikir jernih lah, kemudian yang namanya lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah ketika akan melakukan perbuatan itu, terlebih dahulu dipayungi oleh peraturan perundangan yang berlaku,'pungkasnya.**
              

Terbentuk Kepengurusan PWI Karawang Priode 2012 - 2015

Tuesday, December 18, 2012 4:14 PM

Dikukuhkan Pengurus PWI Karawang 2012 - 2015
KARAWANG -Dalam upaya menjalin kerjasama antara birokrat dengan insan pers di Kabupaten Karawang, Wakil Bupati Karawang dan Sekda Kabupaten Karawang hadir pada prosesi Pengukuhan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Karawang, berlokasi di Aula Husni Hamid Komplek Kantor Bupati Karawang Selasa (18/12) Hadir pada kesempatan itu Wakil Bupati, Sekda Karawang, Asisten Administrasi, dan perwakilan Muspida dari Kepolisian dan Kodim 0604

Pada Konferwil PWI Kabupaten Karawang yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2012 ini, menghasilkan kepengurusan baru untuk masa bhakti 2012-2015. Terpilih sebagai ketua Umum PWI adalah Olan PH Sibarani, menggantikan pengurus lama Drs.Nourkinan yang sudah habis masa baktinya pada 5 Juni 2012, Organisasi ini merupakan wadah kumpulan para wartawan
Hadir pada kesempatan itu Wakil Bupati Karawang dr Cellica Nurrachadiana membacakan sambutan tertulis dari Bupati Karawang yang berhalangan hadir karena agenda lainnya kedatangan dari Kementrian Lingkungan Hidup di Situ Cipule, dalam sambutannya mengatakan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pers memegang peranan yang sangat penting dan strategis, terutama sekali pada pembangunan di era otonomi daerah, keberadaan pers telah dirasakan langsung dalam memotivasi dan edukasi semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Karawang, baik pembangunan fisik material maupun aspek mental dan spiritual. Begitu Imbuhnya
Lebih lanjut Cellica berharap melalui kegiatan ini, merupakan peluang bagi pemerintah daerah, untuk menjalin kemitraan yang konstruktif dengan pers, khususnya dalam mempercepat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah atau otda. Hal tersebut, didasarkan pada pemahaman, bahwa pada umumnya media massa dapat memotivasi masyarakat ke dalam kehidupan yang lebih demokratis, serta dapat mendorong pemerintah untuk bersikap lebih terbuka, partisipatif dan akomodatif, khususnya dalam merumuskan berbagai kebijakan. Tegasnya
Untuk itu Semua ini tidak terlepas dari baiknya hubungan yang terjalin selama ini antara pemerintah daerah dengan insan pers dan media, komunikasi harmonis melalui hubungan kemitraan telah terbangun kokoh antara Pers dan Pemerintah. Tuturnya
Adapun jajaran pengurus PWI Kab Karawang ialah sebagai berikut Ketua Olah PH Sibarani, Wakil Jayadi Sulaeman Sekretaris Aam Amirah, Bendara Dhea Wahyudi kepengurusan ini dilantik langsung oleh Ketu PWI Jawa Barat Drs. H. Mirza Zulhadi, M.M
Sambutan Pertama Ketua terpilih PWI Karawang Olan PH Sibarani mengatakan tidak mudah mengemban tugas sebagai ketua, namun ini adalah sebuah amanah yang lebih penting bagaimana memajukan wadah atau organisasi PWI mampu memberi sumbangsih untuk kemajuan dan perkembangan Kabupaten Karawang, dan kepada para pengurus mari bersama kita majukan PWI begitu Ujarnya
Usai melantik pengurus PWI Karawang Ketua PWI Jawa Barat Drs. H. Mirza Zulhadi, M.M memberikan amanat dalam amanatnya yaitu PWI dengan jajaran pemerintahan haruslah bersinergi karena adalah mitra kritis untuk mengontrol segala hal yang ada di Negara Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Karawang, kehadiran para anggota PWI ini harus di dasari atas pengabdian, para pengurus dan anggota PWI harus mempunyai Motto “Profesional Bermartabat dan Beretika” karena bila kita terkenal sebagai ahli menulis bila tidak ber etika itu tidak lengkap kesannya, tunjukan bahwa kita jurnalis yang mempunyai moto tersebut, terakhir saya mengharapkan, agar senantiasa berupaya optimal menjalan tugas dan fungsi kewartawanan dengan baik, disertai tanggung jawab dan kode etik kewartawanan, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.**

Menindaklanjuti Menpan, Jabatan Fungsional Guru Diseseaikan

Monday, December 17, 2012 4:28 PM

 JABATAN FUNGSIONAL GURU DI KARAWANG DISESUAIKAN
KARAWANG -Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan penyesuaian terhadap jabatan fungsional guru. Penyerahan SK penyesuaian guru ke dalam jabatan fungsional yang baru tersebut dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kab. Karawang, Ir. H. Iman Sumantri, saat pelaksanaan apel pagi di Plaza Pemda Karawang, Senin (17/12).
Selain Permenpan RB tersebut, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru, juga mensyaratkan adanya batas waktu penyesuaian jabatan, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2012. Dengan dilakukannya penyesuaian tersebut, jabatan fungsional guru yang sebelumnya terdiri dari 13 jenjang jabatan, dirubah menjadi hanya empat jabatan fungsional, yaitu Guru Pertama, Guru Muda, Duru Madya, dan Guru Utama.
Menyikapi proses penyesuaian tersebut, Bupati Ade Swara dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Iman Sumantri menjelaskan bahwa dengan adanya penyesuaian ini, keberadaan para pelaku pendidikan, khususnya para penanggung jawab dan para guru, dituntut untuk lebih mampu mengembangkan keberdayaannya. “Proses penyesuian ini tentunya harus disertai dengan komitmen para guru untuk mengembangkan keberdayaannya,” ujarnya.
Menurut Bupati, hal lain yang sangat penting bagi para guru adalah memiliki kompetensi dan kapabilitas serta akuntabilitas yang tinggi. “Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dalam pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang, Drs. Haryanto, MM, menjelaskan bahwa persyaratan guru PNS yang dapat disesuaikan jabatannya ke dalam jabatan fungsional yang baru antara lain memiliki pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Penata Muda III/a, memiliki penetapan angka kredit terakhir, dan masih aktif sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, ataupun guru pembimbing.
Berdasarkan persyaratan tersebut, lanjut Haryanto, sebanyak  6.472 orang telah ditetapkan untuk disesuaikan dalam jabatan fungsional yang baru, meliputi 926 orang guru pertama, 792 orang guru muda, dan 4.754 orang guru madya. “Dengan ditetapkannya SK Penyesuian Jabatan Fungsional tersebut, maka mulai tanggal 1 Januari 20113, penilaian angka kredit guru sudah mengacu pada Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009,” tambahnya. **

4:21 PM

Ironis Perolehan PAD Setelah Dilimpahkan ke BPMPT
Waktu IMB Masih di Cipta Karya 17 M, Sekarang Hanyak Naik Rp 200 Juta
KARAWANG - Kepala Seksi Perijinan Dinas Cipta Karya Karawang,  Munawar, menyatakan, sangat ironis peroleh PAD tahun 2012 setelah dilimpahkan ke Kantor BPMPT setempat hanya tercapai Rp 17, 2 Miliar dari pendapatan APBD murni. Hal ini, belum diketahui apakah di APBD P(Perubahan) tahun anggaran 2012, mengalami kenaikan atau tidak.
          " Pada waktu IMB masih dikelola Dinas Cipta Karya sudah menunjukan angka target capaian Rp 17 Miliar. Pertanyaannya, sekarang setelah di limpahkan ke Kantor BPMPT perijinan IMB kemudian ditambah 59 jenis perijinan lainya, apakah target PAD masih diangga 17 Miliar atau mengalami kenaikan?. jawabannya wallahualam, hanya tinggal menunggu transparansi para pentolan kantor BPMPT tersebut kepada publik," ujar Munawar, seraya penuh tanya.
           Menurut Munawar, memang sangat ironis jika IMB sudah dilimpahkan ke Kantor BPMPT ditambah 59 perijinan lainya, angka capaian PAD tidak mengalami kenaikan secara sigfifikan. "Kalau angka capaian target sebanyak 60 perijinan tersebut hanya mencapai nilai Rp 17, 2 Miliar dipendapatan APBD murni, itu hal yang biasa alias kenaikan PAD bergerak secara "Ngorondang" (merangkak) kaya Balita," jelas Munawar.
         Dalam hal ini, kata Munawar, seharusnya target capaian PAD dari sejumlah perijinan, baik dari PAD murni maupun  PAD P(perubahan) harus besar dari target sebelumnya. Karena mengingat sejumlah perijinan sekarang ini sudah ditangani pihak kantor BPMPT.
         Lain kata Drs. Ridwan Salam, Msi, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Pada Kantor BPMPD Karawang, , jika sektor perijinan lainya statusnya masih gratis, konsekwensinya pihak Kantor BPMPT Karawang harus transparan memampangkan pengumuman di lingkungan katornya. Sehingga jika PAD tidak mengalami kenaikan sesuai target, hal ini  tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat Kabupaten Karawang.
           " Ini kan bisa menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, dimana perijinan jumlahnya sudah 60 jenis, disinyalir angkanya hanya naik Rp 200 juta di APBD murni. Kalau begitu mah yang diurus mendingan retribusi IMB saja yang sudah jelas capaian angkanya mencapai 17 miliar, dan tidak terjadi penggemukan personil," kata Ridwan Salah.**

Sunday, December 16, 2012 5:30 PM

DIKAJI PERMASALAHAN TENAGA KERJA ASING DI Karawang
KARAWANG - Dalam upaya untuk mengkaji kembali problema dan solusi permasalahan terkait tenaga kerja asing di Kabupaten Karawang, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Karawang menggelar kegiatan Seminar Tenaga Kerja Asing. Kegiatan yang berlangsung di RM. Sindang Reret Interchange Karawang Barat tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara, Kamis (13/12).
Bupati Ade Swara dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalam pembangunan nasional, maka pelaksanaan perlindungan tenaga kerja harus sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta terpenuhinya rasa keadilan dengan memperhatikan kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi. “Terlebih dalam era globalisasi saat ini, kita tidak dapat menghindari adanya tenaga kerja asing, karena mereka merupakan salah satu faktor kunci dalam perusahaan yang bermodalkan asing,”ujarnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa dalam perkembangan pergaulan internasional saat ini, tidak mungkin suatu negara dan atau bangsa tidak mengadakan kontak dengan bangsa dan atau negara lain. Suatu negara tidak mungkin dapat maju dan berkembang apabila mengisolasi diri pergaulan internasional, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, kebudayaan maupun kepentingan lainnya, termasuk di bidang ketenagakerjaan.
Namun demikian, keberadaan tenaga kerja asing selain menjadi factor kunci, juga menimbulkan problema tersendiri. Oleh karena itu, dalam seminar ini tentunya diharapkan dapat mengangkat berbagai kendala, tantangan dan permasalahan ketenagakerjaan untuk dicarikan solusinya sehingga permasalahan–permasalahan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dapat diantisipasi dan diselesaikan secara kekeluargaan dan mekanisme yang berlaku “Sehingga dampak yang diakibatkan oleh masalah ketenagakerjaan Indonesia dan asing yang bekerja di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Karawang dapat dieliminir,” imbuhnya
Selain itu, Bupati Ade Swara pun berharap seminar ini dapat menghasilkan materi yang bida menjadi bahan rumusan untuk dijadikan referensi penyelesaian masalah ketenagakerjaan. “Terlebih dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, seminar ini pun diharapkan dapat menghasilkan output yang positif sekaligus input bagi Pemerintah Daerah dalam upaya akselerasi pencapaian sasaran kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan ,” tambahnya
Di sisi lain, Bupati juga mengharapkan kepada segenap keluarga besar KADIN Karawang agar senantiasa menjadi mitra terdepan Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan kondusifitas pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kab. Karawang khususnya yang menyangkut keharmonisan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. “Karena pada gilirannya nanti hal ini akan berdampak positif terhadap kelancaran berbagai program pembangunan lainnya secara menyeluruh,” tambahnya.
Sedangkan terkait dengan munculnya majalah bulanan Peluang yang diterbitkan oleh KADIN Karawang, Bupati Ade Swara berharap majalah tersebut dapat memuat berita yang objektif dan berimbang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pers. “Sehingga pemberitaan tersebut tidak hanya terus membela-belain Pemerintah saja, melainkan harus tetap mampu bersifat objektif,” imbuhnya.
Ketua KADIN Karawang, Nizar Sungkar mengatakan bahwa tema seminar kali ini digunakan karena Kab. Karawang saat ini tengah dilirik oleh investasi, dan juga fakata bahwa jumlah tenaga kerja asing pun terus bertambah. Namun demikian, keberadaan tenaga kerja asing sendiri hendaknya dapat dimanfaatkan untuk sharing dan transfer ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja lokal.
Sementara itu, Ketua Panitia Seminar, Budi Herdiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh organisasi dan himpunan pengusaha seperti Apindo dan HIPMI, para pengambil kebijakan perusahaan, serta para pengelola kawasan industry. “Selain itu, pada seminar ini kami juga menghadirkan para nara sumber yang sangat kompeten dalam pelayanan ketenagakerjaan, serta pengawasan tenaga kerja asing di Kabupaten Karawang,” tuturnya.**

5:30 PM

Kadin Bina Marga Karawang Beralibi
Jalan Cor Beton Desa Manggungjaya Dimasalahkan Kades, Bupati Diajak Sidak ke Jalan Badami
  
KARAWANG - Kepala Dinas Bina Marga Karawang, Ikin Asikin diduga beralibi alias mengalihkan permasalahan yang tengah dipersoalkan  Kepala Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon U. Burhanudin, menyusul, jeleknya kualitas jalan bercor beton yang membentang di wilayah desanya. Betapa tidak, Kepala Dinas tadi, mengajak Bupati Karawang, H. Ade Swara  melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan Badami – Pangkalan, yang menghubungkan antara Kecamatan Telukjambe Barat, Pangkalan, dan Tegalwaru, Minggu (16/12). yang memang sama sekali tidak dipermasalahkan masyarakat di situ sekitar pengerjaan proyek maupun kualitas jalan cor beton tersebut
" Pak bupati jangan hanya sidak di proyek jalan Bapang-(Badami- Pangkalan) dengan t membawa serta mesin concrete core drills guna melakukan uji kualitas beton secara langsung di sejumlah titik. Demi sebuah keadilan coba dong sidak jalan Turi, Kecamatan Tempuran - Kacepet, Kecamatan Cilamaya, dengan mesin concrete drills." ujar Sulaeman, penduduk Desa Manggungjaya, seraya mendukung Kepala Desanya yang menyurati Kepala Dinas Bina Marga, karena disinyalir jalan cor beton hasil kerja orang dekat RDB hasilnya amburadul.
Sualeman, mengatakan memang mesin concrete core drills sendiri merupakan sebuah mesin yang didesain khusus untuk membentuk lubang lingkaran pada beton, guna menguji ketebalan beton di titik yang bersangkutan." Coba Pak bupati jalan cor beton ke desa kami di kor dengan  menggunakan mesin tersebut agar bisa diketahui pekerjaan pemborong tersebut bisa diketahui sesuai dengan RAB atau tidak," ujar Sulaeman..
               Menindak lanjuti hasil monitoring tersebut, Bupati Ade Swara mendorong pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan untuk dapat menyelesaikan program-program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan pada tahun 2012. Dengan harapan, seluruh program pembangunan infrastruktur tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat, dan target serapan anggaran APBD Tahun 2012 dapat tercapai.
Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Karawang, Drs. Asikin, melalui Kepala Bidang Perencanaan, Yadi Mulyadi menjelaskan bahwa jalur Badami – Pangkalan yang tengah dikerjakan pada tahun ini adalah sepanjang 7.217 meter, dengan lebar sepanjang 6 meter, dan ketebalan minimal 29 centimeter. Untuk kebutuhan proyek pengecoran beton jalan Badami Pangkalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 21,292 milyar.
Yadi Mulyadi juga menambahkan bahwa proyek jalan Badami – Pangkalan untuk tahun 2012 ini telah hampir selesai, dan hanya tinggal menyisakan sekitar 300 meter kubik beton yang harus diselesaikan. Dengan target sekitar 100 meter kubik perhari, pihaknya optimis sisa pekerjaan tersebut dapat selesai dalam tempo 3 hari kerja ke depan.
Selain meninjau jalur Badami – Pangkalan, Bupati Ade Swara pun turut meninjau sejumlah proyek pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas di sekolah-sekolah yang berada di jalur Badami – Pangkalan. Termasuk diantaranya adalah di SDN Karang Mulya I, Telukjambe Barat, dan serta Gedung SMP Negeri 1 Pangkalan.**

Friday, December 14, 2012 4:37 PM

Meski di 5 Desa Pilkades Dianggap Bermasalah
67 Kepala Desa Priode  2012-2018 tetap Dilantik Bupati Karawang

KARAWANG - Meski Pilkades di lima desa disinyalir masih dianggap bermasalah, Bupati Karawang H. Ade Swara tetap melakukan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan ke 67 kepada Kades terpilih. Tampaknya, bupati tidak menghiraolan aksi demo yang diperagakan para pendukung para calon Kades di lima yang ada di Kabupaten Karawang.
Bupati, Jumat(14/120) Usai melakukan Prosesi Penandatangan berita acara dan penyematan tanda pangkat dan jabatan kepada kades terpilih, mengatakan, dengan telah dilantiknya calon pemenang sebagai kepala desa, tentunya merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan, namun demikian selain harus disyukuri tentunya juga hendaknya dipandang sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
   Karena pada dasarnya hal ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh saudara-saudara  sebagai seorang pemimpin pemerintahan dan kemasyarakatan di desa masing-masing.Dan di hadapan saudara-saudara telah membentang tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam rangka mengemban kepercayaan masyarakat. Imbuhnya.
Lebih lanjut Bupati berpesan,  dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa, saudara dituntut mampu menggali dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki, untuk kemakmuran rakyat, serta yang terpenting saudara-saudara harus mampu menjalin koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan perangkat desa, dengan badan permusyawaratan desa, masyarakat maupun stakeholder lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tegasnya
selain itu, dituntut kepekaan  dan kepedulian  dari saudara-saudara untuk senantiasa memperhatikan dan mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat yang kian dinamis dan menjadikannya sebagai kontrol publik atas pelaksanaan tugas. saudara dituntut untuk dapat lebih menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat, sehingga dukungan masyarakat akan lebih meningkat lagi, karena tanpa dukungan dari masyarakat, saya yakin sepintar dan sejenius apapun, saudara-saudara tidak akan mampu menjalankan roda pemerintahan desa sebagaimana yang diharapkan bersama. Tuturnya
Secara garis besar prosesi pelantikan berjalan kondusif, Pelantikan ini didasarkan kepada SK Bupati Nomor : 141.1/KEP-861-HUK/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang : “Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 Pejabat Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012”. Pelantikan ini di hadiri oleh wakil Bupati, Sekda Karawang, Muspida dan Pejabat Pemkab Karawang. Walau sempat rintik hujan turun namun suasana keceriaan tercipta antara Kades terpilih beserta rombongan keluarganya. **








Thursday, December 13, 2012 6:29 PM

KADIN KARAWANG PENGGAGASNYA
DIKAJI MASALAH TENAGA KERJA ASING 
KARAWANG - Dalam upaya untuk mengkaji kembali problema dan solusi permasalahan terkait tenaga kerja asing di Kabupaten Karawang, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Karawang menggelar kegiatan Seminar Tenaga Kerja Asing. Kegiatan yang berlangsung di RM. Sindang Reret Interchange Karawang Barat tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara, Kamis (13/12).
Bupati Ade Swara dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalam pembangunan nasional, maka pelaksanaan perlindungan tenaga kerja harus sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta terpenuhinya rasa keadilan dengan memperhatikan kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi. “Terlebih dalam era globalisasi saat ini, kita tidak dapat menghindari adanya tenaga kerja asing, karena mereka merupakan salah satu faktor kunci dalam perusahaan yang bermodalkan asing,”ujarnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa dalam perkembangan pergaulan internasional saat ini, tidak mungkin suatu negara dan atau bangsa tidak mengadakan kontak dengan bangsa dan atau negara lain. Suatu negara tidak mungkin dapat maju dan berkembang apabila mengisolasi diri pergaulan internasional, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, kebudayaan maupun kepentingan lainnya, termasuk di bidang ketenagakerjaan.
Namun demikian, keberadaan tenaga kerja asing selain menjadi factor kunci, juga menimbulkan problema tersendiri. Oleh karena itu, dalam seminar ini tentunya diharapkan dapat mengangkat berbagai kendala, tantangan dan permasalahan ketenagakerjaan untuk dicarikan solusinya sehingga permasalahan–permasalahan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dapat diantisipasi dan diselesaikan secara kekeluargaan dan mekanisme yang berlaku “Sehingga dampak yang diakibatkan oleh masalah ketenagakerjaan Indonesia dan asing yang bekerja di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Karawang dapat dieliminir,” imbuhnya
Selain itu, Bupati Ade Swara pun berharap seminar ini dapat menghasilkan materi yang bida menjadi bahan rumusan untuk dijadikan referensi penyelesaian masalah ketenagakerjaan. “Terlebih dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, seminar ini pun diharapkan dapat menghasilkan output yang positif sekaligus input bagi Pemerintah Daerah dalam upaya akselerasi pencapaian sasaran kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan ,” tambahnya
Di sisi lain, Bupati juga mengharapkan kepada segenap keluarga besar KADIN Karawang agar senantiasa menjadi mitra terdepan Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan kondusifitas pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kab. Karawang khususnya yang menyangkut keharmonisan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. “Karena pada gilirannya nanti hal ini akan berdampak positif terhadap kelancaran berbagai program pembangunan lainnya secara menyeluruh,” tambahnya.
Sedangkan terkait dengan munculnya majalah bulanan Peluang yang diterbitkan oleh KADIN Karawang, Bupati Ade Swara berharap majalah tersebut dapat memuat berita yang objektif dan berimbang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pers. “Sehingga pemberitaan tersebut tidak hanya terus membela-belain Pemerintah saja, melainkan harus tetap mampu bersifat objektif,” imbuhnya.
Ketua KADIN Karawang, Nizar Sungkar mengatakan bahwa tema seminar kali ini digunakan karena Kab. Karawang saat ini tengah dilirik oleh investasi, dan juga fakata bahwa jumlah tenaga kerja asing pun terus bertambah. Namun demikian, keberadaan tenaga kerja asing sendiri hendaknya dapat dimanfaatkan untuk sharing dan transfer ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja lokal.
Sementara itu, Ketua Panitia Seminar, Budi Herdiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh organisasi dan himpunan pengusaha seperti Apindo dan HIPMI, para pengambil kebijakan perusahaan, serta para pengelola kawasan industry. “Selain itu, pada seminar ini kami juga menghadirkan para nara sumber yang sangat kompeten dalam pelayanan ketenagakerjaan, serta pengawasan tenaga kerja asing di Kabupaten Karawang,” tuturnya.**

6:08 PM

 Diduga Dikempang Orang RDB Karawang
 Proyek Pengecoran Jalan Turi - Kacepet Cilamaya
KARAWANG - Proyek pembangunan pengecoran beton antara Jalan Turi, Kecamatan Tempuran - Kecepet Cilamaya Wetan diduga dikemplang orang RDB(Rumah Dinas Bupati) Karawang. Disnyalir juga pelaksanaan pengerjaannya dari mulai ketinggian hingga krangka besi jalan dicuri pemborong tender di Dinas Bina Marga dan Pengairan setempat.
           Sekitar terindikasinya pencurian ketinggian pasangan beton dan krangka besi, belakangan ini secara resmi diadukan oleh Kepala Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, H. U. Burhanudin, ke pihak Kantor Dinas Bina Marga setempat. Kades tadi pengadukan sekitar kualitas pengerjalan jalan bercor beton, lewat jalur kedinasan lewat cara mengirim surat dinas bernomor : 620/12/2012/ Desa.
           Menurut Kades Manggungjaya, dasar pengaduan tersebut yakni, plang proyek di TKP tidak dipasang, ketebalan jalan sesuia Begesting berbeda antara pinggir utara 20 Cm As 12 Cm pinggir selatan dan 16 CN serta lebar 5 M. Kemudian jarak pembesian sebagai penahan cor beton jalan dipasang tidak beraturan dengan jarak yang dilakukan cor. Anehnya lagi, pihak pengawas PPTK, Pelaksana, Konsultan jarang berada di lokasi proyek guna menjalankan tupoksinya.
          Dalam hal ini, Kepala Desa Manggungjaya, U. Burhanudin, berharap agar, pihak berkompeten untuk melakukan sidak di TKP proyek. Kemudian surat dinas dari kantor desa yang dipimpinya dimaksudkan sebagai sosial kontrol, agar muta pembangunan jalan bercor beton tersebut kualitasnya bisa diharapkan sesuai dengan RAB yang diterbitkan pihak panitia lelang Dinas Bina Marga Karawang.
         Lain lagi pendapat salah seorang pemborong, asal Cilamaya Kulon, disinyalir pemborong yang melaksanakan pekerjaan pengecoran jalan beton di antara Manggungjaya tersebut, mencuri ketinggian pasangan beton dan menghemat pemasangan krangka besi sebagai penahan, karena sudah jebol mengeluarkan uang dari pra lelang hingga pelaksanaan proyek di TKP. " Kalau pemborong pra-lelang sudah kena kemplang 20%, ya untuk menutupi kerugian konsekwennya harus mencuri bahan-bahan material di lapangan," ujar salah seorang pemborong asal Kecamatan Cilamaya Kulon yang namanya tidak ditulis, Kamis(13/12)
        Menurutnya, jalan pengecoran beton pengenjaannya sempat mengalami stagnasi, Diduga pemborong pemenang tender dengan Pagu anggaran Rp 10,4 Miliar itu, sudah kena kemplang 20% oleh orang RDB. Namun karena lapisan masyarakat berkelanjutan memonitor gerak-gerik pemborong pemenang tender tadi, entah bagaimana jalan ceritranya pelaksanaan pembangunan itu dilaksanakan meski belakangan ini  kualitas pengerjakaan proyeknya dianggap tidak sesuai TAB lalu kemudian dilaporkan ke Dinas Bina Marga setempat.
        Sejauh ini tampaknya pihak Bina Marga Karawang, masih mencuekin surat dinas Kepala Desa Manggungjaya, perihal pengaduan pengecoran jalan yang terjadi di wilayah desanya. Kemudian, hanya dengan menyisakan waktu, 18 hari lagi hingga Desember 2012, apakah mungkin akan dilakukan pembongkaran.**





 

Tuesday, December 11, 2012 7:27 PM

Dituding Terima Insentif R 500 Juta
Sekretaris DPPKAD Karawang Marah Besar dan Berani Beli Kepala Penuding
KARAWANG -  Dituding terima insentif pajak BPHTB dan jenis pajak lainya pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp 500 juta, Sekretaris Kantor DPPKAD Karawang, Ir. Uus, marah besar dan benari beli kepala para penuding tersebut. Orang nomor dua di Kantor Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan aset daerah di negeri lumbung padi ini menantang agar para penuding untuk membuktikannya.
             Menurut Ir. Uus, pembagian uang insentif yang dulunya disebut upah pungut, sudah sesuai dengan PP Nomor 69 Tahun 2010. Dimana jika PAD yang diperoleh lebih dari satu trilyun, maka kepada mereka diberikan insentif 10 X gaji pokok, ditambah dengan tunjangan yang melekat. " Kalau saya menerima uang pungut melenceng dari aturan hukum tadi, yakni PP Nomor 69 Tahun 2010, maka konsekwensinya bakal diperiksa BPK dan dimungkinakan atas dasar pemeriksaannya bisa dijadikan temuan," tegas Sekretaris Kantor DPPKAD Karawang, Ir. Uus dengan nada tinggi.
            Dia juga menantang agar para pihak jangan seenak perutnya menuduh orang menerima uang dengan tanpa terlebih dahulu diserai dengan bukti yang kongkrit. Terlebih lagi, uang yang bersumber dari pemerintah. Karena, jika menuduh seseorang tidak bisa membuktikan secara yuridis formal, maka konsekwennya bisa menimbulkan fitnah dan sebagai pertanggungjawabanya harus juga berhadapan dengan hukum.
            Sementara itu, beberapa pejabat setingkat Kepala Bidang di Kantor DPPKAD setempat mengakui, bahwa mereka telah menerima uang insentif, rata-rata di atas Rp 150 juta, sedangkan setingkat Kepala Seksi menerima antara Rp 60 hingga Rp 70 juta. Kemudian beberapa staf konon katanya menerima uang insentif tersebut dipukul rata Rp 11 juta setiap orangnya." Kami menerima uang insentif tahun ini Rp 11 juta per-orang," ujar Sejumlah Staf Kantor DPPKAD Karawang yang berhasil ditemui, Selasa(11/12) di kantornya.
               Kepala Bidang Mutasi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Karawang, Drs. Asep Aang, Selasa(11/12) mengatakan, pembagian insentif di Kantor DPPKAD setempat dari mulai tingkat kepala dinas, sekretaris Dinas, kepala bisa, kepala seksi hingga seluruh staf di kantor tadi, memang sempat memunculkan kecemburuan sosial di tengah PNS Pemkab setempat. Betapa tidak, dampak dari banjir uang insentif yang diterimanya setiap tahun di kantor tersebut, kini banyak PNS yang bertugas di kantor dinas intansi lain, mengajukan untuk pindah kerja ke kantor DPPKAD Karawang.
            Bukan kantor DPPKAD saja yang belakangan ini diminati para PNS di Pemkab Karawang menyusul adanya uang tambahan setiap tahun di luar gaji dan tunjangan lainya, Tetapi kantor yang berdiri seumur jagung-pun yakni kantor BPMPT sudah mulai banyak diminati PNS lain untuk bertugas di situ. " Di Kantor BPMPT lebih enak lagi upah pungut atai uang insentif bukan dari pajak asli, tetapi berasal dari non-pajak," ujar Kabid Mutasi Pemkab Karawang.**



Aceng Calon Kades yang berasal dari Polisi Pensiunan Tengah Mohon Keadilan ke Pemkab dan Polres Karawang

Sunday, December 9, 2012 6:52 PM

Di Karawang Polisi VS Polisi Ikut Pilkades Berujung Demo
 Polisi Aktif  Menang dari Polisi Pensiun Hanya Selisih 11 Suara
KARAWANG -  Ini terjadi di Karawang, tepatnya di Desa Kutalanggeng, Kecamatan Tegalwaru, polisi VS polisi ikut Pilkades, berujung demo ke Pemkab setempat. Diduga demo yang melibatkan warga desa tersebut, gara-gara polisi aktif bernama, Jaja Miharja, berpangkat Briptu, mengalahkan polisi yang sudah pensiun berpangkat, Aiptu, bernama, Aceng, dengan hanya selisih angka 11 suarat.
         Warga pendukung Aceng, Jumat, kemarin, mendatangi Pemkab Karawang, guna meminta keadilan terkait dengan status polisi aktif, Jaja Miharja, berpangkat Briptu, yang seharusnya menurut Undang-undang tidak bisa dipilih dan memilih. " Ini benar-benar bisa dibuktikan, usai hak pilih habis kemudian bagian para calon Kades untuk mencoblos, ternyata Briptu. Jaja Miharja, tidak masuk bilih suara untuk mencoblos guna menjatuhkan hak pilihnya," ujar Warga Kuta Langgeng saat berdemo di Kantor Pemkab Karawang.
            Kedatangan Warga Desa Kuta Langgeng ke Kantor Bupati Karawang, kata mereka, hanya meminta Briptu, Jaja Miharja untuk tidak dilantik menjadi Kades. Alannya, karena Briptu. Jaja Miharja, tidak syah untuk menjadi Kepala Desa, karena statusnya masih polisi aktif, serta bertentangan dengan peraturan perundangan dimana baik polisi maupun TNI tidak diperbolehkan untuk dipilih maupun dalam forum demokrasi, baik Pilkades, Pilkada, Pilleges, Pilgub, maupun Pilpres.
          Para pendukung Calon Kades, Aceng, kehadirannya, diterima, Asda I Pemkab Karawang, H. Endang Somantri, Kasat Intel Polres Karawang bersama anggotanya. Porum pertemuan di ruang Asda I I, Calon Kades Aceng, tetap mempertahankan argumentasinya dimana Bripu, Jaja Miharja, sebagai Polisi Aktif, sehingga kehadirannya sebagai calon Kades sangat bertentangan baik dengan Undang-undang kepolisian maupun UU yang mengatur tentang Pilkades. Sehingga, atas pencalonnya itu dinyatakan tidak syah dan atas kemenangannya juga harus dianulir.
           Menurut Aceng, saya saat berniat untuk menjadi calon Kades, langsung mengajukan pengunduran diri, dan pengundurannya itu langsung dikabulkan pihak Polda Metro Jaya. Kata Aceng, mundurnya dari kepolisian dalah sebagai konsekwensi dari peraturan perundangan, dimana seorang polisi aktif tidak punya hak untuk dipilih dan memilih.
            Aceng mendesak pihak panitia Pilkades Pemkab maupun pihak Polres Karawang, untuk bertindak arid dan bijaksana, guna membuahkan sebuah keadilan. " Masa aturan di Polda Metro jaya dengan Polres Karawang Polda Jabar berbeda, kan undang-undang itu berlaku universal," kata Aceng, yang diamini para pendukungnya.
              Forum dialog antara Asda I, Jajaran Polres Karawang, dengan Calon Kades, Aceng bersama sejumlah delegasi warga Desa Cinta Langgeng, berjung "Deadlock". Hal ini, karena Asda I sendiri sebagai pemimpin dialog tidak bisa memenuhi permintaan pendukung Calon Kades, Aceng, yakni menganulir hasil Pilkades Cintalanggeng dan tidak melantik, Briptu, Jaja Miharaja, sebagai Kades.**







6:02 PM

Atasan dan Bawahan Kolusi Pungli Perijinan Hingga Puluhan Juta 
KARAWANG - Diduga terjadi di Kantor BPMPT (Badan Penanaman Modal Pengelolaan Terpadu) Pemkab Karawang, seorang atasan berinitial  RD bersama bawahannya AG  melakukan "Pungli" terkait dengan proses perijinan lokasi. Yang menjadi mangsa pimpinan dan staf tadi, para investor yang melakukan invetasi di bidang pembangunan pabrik industri dan Ruko.
           Aksi pungutan di luar ketentuan peraturan Pemkab yang diperagakan ke  PNS Pemkab Karawang itu disinyalir dilakukan terhadap , PT. IM yang memproduksi batu-bata di Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, pemilik Ruko, berlokasi di Jln, Syeh Quro Johar, Kecamatan Timur, pemiliknya warga berketurunan arab. Bukan itu saja, tetapi menimpa juga pengusaha yang bergerak di bidang pengelolaan kolam renang di wilayah Kecamatan Cilamaya." Para pengusaha tersebut kena pungutan liar hingga puluhan juta rupiah," salah seorang pejabat di Dinas Sat.Pol.PP Karawang.
           Menurut pejabat di Dinas Pol.PP tadi, para pengusaha yang memerlukan ijin lokasi tersebut seharusnya digratiskan. Hal ini sebagaimana dituangkan di dalam Permen Agraria NO.2 tahun 1999 tentang ijin lokasi ayat 2 Pasal 2, dianggap syah memiliki ijin lokasi, bagi investor yang akan membangun dengan luas 10.000 M2 di atas tanah non-pertanian.
            Hal ini pula yang menguatkan para pengusaha tadi lepas dari perijinan tersebut, karena hingga kin belum ada Perda mapun Perbup yang mengharuskan mereka membayar retsibusi ijin lokasi tadi. Namun kewajiban mereka yang harus dibayar retrisibusinya, yakni, Surat Ijin Mendirikan Bangunan(IMB). " Benar mereka dipungli oknum pimpinan dan staf  BPMPT tadi, karena dari luas tanah 10.000 M2 tadi, mereka harus menyetor duit mencapai Rp 30 juta, sebaliknya jika pengusaha tersebut hanya memiliki luas tanah di bawah 10.000 M2, kena cas Rp 15 juta," kata Pejabat di Dinas Sat.Pol.PP Pemkab Karawang, kemarin, di ruang kerjanya.
         Tampaknya yang lebih  melancarkan pungli ijin lokasi tersebut yakni, AG, salah seorang staf  tadi. Kenapa demikian?, karena AG stap yang dipercaya untuk melakukan proses pengurusan ijin lokasi tersebut oleh RD selaku atasan langsung di Bidang pengelolaan di Kantor BPMPT Pemkab tersebut. " Itu tampaknya antara pimpinan dan staf berkolusi untuk meraup uang sebanyk-banyak, dan entah kepada siapa oleh mereka uang hasil pungli tersebut dibagi, hingga keduanya bisa aman," pungkas, pejabat Sat.POL.PP, seraya ketiga oknum tersebut melakukan konfirasi untuk melakukan "Pungli" ke para pengusaha yang akan melakukan investasi di Karawang.
       Sementara itu, Sekretaris BPMT Pemkab Karawang, Asep Maulana, saat dikonfirmasi, menegaskan, hinggga kini pengurusan ijin lokasi seluas 10.000 M2 atau di bawah 10 000 M2, belum diatur oleh Perda maupun Perbub dan kepada mereka dibebaskan atau digratiskan. " Kedua oknum PNS yang berstatus atasan dan bawahan di Kantor  BPMPT yang memungut ijin lokasi sebagaimana saya jelaskan tadi, jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum," ujarnya.**




Thursday, December 6, 2012 5:31 PM

Kepala DPPKAD Karawang, Setya Dharma:
Pembagian Insentif BPHTB Tak Bisa Melenceng dari PP 69 tahun 2010
KARAWANG - Jika ada yang menuduh pembagian insentif BPHTB dn jenis pajak lainya dilakukan seenak udelnya dengan nilai yang pantastik, maka orang yang menuduh harus bisa membuktikannya. Hal ini, jika membagian insentif tadi dilakukan dengan serta merta, maka pejabat pengelola pajak BPHTB tadi, bakal berhadapan dengan pihak BPK dan aparat penegak hukum di kabupaten, provinsi maupun di pusat.
                Ini dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aser Daerah(DPPKAD) Kabupaten Karawang, Sety Dharma, Kamis(6/12) saat ditanya pihaknya telah dituduh telah menerima insentif pajak BPHTB tahun 2012 sebesar Rp 1 miliar, Sekertarisnya Rp 500 juta. " Tuduhan itu sangat tidak mendasar, dan mereka yang menuding harus bisa membuktikan berdasarkan barang bukti atau alat bukti yang dimilikinya," tegas Setya Dharma.
                  Menurut Setya Dharma, pembagian insentif pajak BPHTB dan pajak lainya sudah dijelas diatur oleh PP no.69 tahun 2010. Lewat PP itu telah dirinci, jika pencapaian target di bawah satu trilyun, maka insentif yang harus diterima 6 kali gaji pokok ditambah tunjangan yang melekat, kemidian satu trilyun hingga dua trilyun lima ratus milyar, insentifnya 7 kali gaji pokok ditambah tunjangan yang melekat, d atas dua trilyun lima ratus milyar insentifnya 8 kali gaji pokok ditambah tunjangan, dn di atas tujuh trilyun lima ratus juta milyar, insentifnya 10 kali gajik pokok ditambah tunjangan yang melekat.
              Kepala DPPKAD juga menjelaskan, yang berhak menerima insentif tadi, kepala daerah, wakil kepala daerah, Sekda, pejabat dan pegawai intansi pelaksana pemungut pajak tadi, dan pemungut pajak bumi dan bangunan di tingkat kelurahan, desa serta kecamatan. " Kami juga tidak mau gara-gara menerima uang insentif pajak lalu kemudian hari harus berurusan dengan pihak berwjib," kata Kadin DPPKAD Karawang, Setya Dharma.
                 Dalam hal ini, kata Setya Dharma, masalah pajak BPHTB dan jenis pajak lainya berdasarkan penerimaan PAD rengkol taget yang masuk ke kas daerah, keberadaannya benar-benar diawani pemeriksa dari Inspktorat, BPK. Sehingga setiap penggunaan atau aliran dananya, lewat pemeriksaan ke dua lembaga pemeriksa tadi, sudah pasti bisa diketahui." Kami tidak bisa seenak perut dalam mengeluarkan dan pembagian insentif tersebut," tegas Kadin DPPKAD Karawang.
                  Salah seorang Kepala Bidang yang berkompeten mengurusi pajak BPHTB dan jenis pajak lainya DPPKAD Karawang, H. Ma!mun, membenarkan, bahwa sekitar pembagian pajak BPHTB dan jenis pajak lainya, tentang rumus pembagiannya sudah diatur oleh PP No.69 tahun 2010. " Kami memang insentif tahun 2012 hanya menerima Rp 140 juta lebih, hal ini karena pada trilyun pertama tahun 2012 pihaknya belum bertugas di kantor DPPKAD," kata H. Ma!mun.**






Tuesday, December 4, 2012 6:05 PM

Kesal Sama Ketua Panitia lelang Disdikpora
Pemborong Karawang Buat Saembara, Jika yang Berhasil Menemukan Dihadiahi Uang Rp 2 juta
KARAWANG - Sejumlah pemborong Karawang merasa kesal terhadap ES, Ketua Panitia Lelang di kantor Disdikpora dan Pejabat Pembuat Komintmen di Kantor KPU setempat, karena selama bulan terakhir ini sulit ditemui baik di kantor  maupun tempat tinggal menyusul munculnya rumor yang bersangkutan ditangkap pihak BNN. Saking jengkelnya pemborong tadi, agar segera dokumen kontrak kerja bisa ditantatanganinya, memaksa mereka harus membuka saembara dengan hadiah uang juta bagi siapapun yang menemukan Ketua Panitia lelang tersebut.
              Dengan sulitnya mencari, ES, selaku Ketua Panitia lelang dan sebagai pejabat pembuat komitmen proyek di berepa dinas dan intasi Pemkab setempat, membuat pusing tujuh keliling para rekanan yang akan mengerjakan proyek pembangunan gedung dan rehab sekolah serta berita acara untuk melakukan penagihan ke kantor DPKAD setempat. Kini pemborong sudah pasrah, karena baik deadline untuk mengerjakan proyek maupun melakukan penagihan yang proyek yang udah dikerjakan hanya menyisakan waktu hanya tingga satu bulan Desember 2012. " Kami tinggal siap-siap menunggu sangsi dan melakukan tagihan proyek luncuran ke tahun 2013, jika Mr. RS hingga akhir Desember 2012 tidak bisa diketemukan juga," ujar Yanti salah seorang pemborong yang belakangan ini tengah membutuhkan tanda tangan ES, selaku Ketua Panitia Lelang.
             Dalam hal ini, masih simpang siaur sekitar keberadaan ES tersebut, ada yang menyebutkan ditahan pihak BNN di salah satu Polda. Kemudian di antara kroni-kroni, ES, mengklaim, bahwa yang bersangkutan sesekali sering muncul di kantornya di KPU pada jam-jam tertentu. " Kami bingung kalau begitu masa seorang pejabat komitmen di Kantor KPU Karawang dan Ketua Panitia lelang di beberapa dinas intansi kemunculannya seperti masuk halus," ujar Yanti yang diamini beberapa pemborong lainya saat berada di kantor DPPKAD Karawang, Selasa(4/12).
              Yanti bersama pemborong lainya, atas dugaan terhadap ES, tertangkap tangan membawa barang haram dan langsung dilakukan penahanan, pernah melakukan konfirmasi ke Ketua BNN Kabupaten Karawang, dr. Deddy Leto, namun sepertinnya masih dirahasiakan sekitar keberadaannya. Bahkan diperoleh keterangan dari Ketua BNN tadi, jika nama-nama orang yang ditanggap dibuka ke muka umum pihak BNN merasa khawatir, TO lainya akan berusaha melarikan diri. " Jawaban Ketua BNN Karawang, dr. Deddy Letto, sekitar penangkapan ES, masih menyimpan teka-teki, antara ia ditangkap lalu dilakukan penahan dan tidak," ujarnya.
            Sejumlah pemborong pada hakikatnya tidak terlalu jauh untuk intervensi mengurusi pribadinya, ES. Tetapi yang lebih penting, ES, selaku Ketua Panitia Lelang proyek pembangunan dan Pejabat Pembuat Komitmen, segera muncul ke muka publik untuk menjalankan tugas dan fungsinya. " Jangan hanya ES, sulit ditemui, pekerjaan proyek kami memaksa harus terbengkalai, terlebih kena blacklist," ujar Nina dan Yanti Pemborong Karawang
             Yanti dan Nina, minta Kepada Ketua KPU dan Sekretaris KPU Karawang, untuk bisa mempertemukan kami dengan ES. Kemudian para teman dekat ES, seperti Ketua RT Rumah Dinas Bupati Karawang, Yayat Hidayatulaah yang mengklaim sering ketemu dan gampang jikan hendak menemui, ES, segera membantu kami untuk mempertemukannya." Para sahabat, koleha dan teman sepermainan, ES jangan hanya ngomong saja gampang jika ingin bertemu dengan yang bersangkutan tetapi coba segera buktikan ucapan yang berhamburan dari mulut tersebut,"pungkas Yanti dan Nina yang diamini beberapa pemborong Karawang lainya.**
 

© Copyright Liputan Berita Karawang 2011 -2015 | Design by Karawang Berbagi | Published by Karawang Berbagi | Powered by Blogger.com.