warga Karawang Selatan

Warga Karawang Selatan Minta Jalan Badami – Pangkalan Segera Diperbaiki
KARAWANG – Warga yang tinggal di Kabupaten Karawang bagian selatan minta segera jalan Badami – Pangkalan sebagai penghubung kejantung kota kabupaten segera diperbaiki. Ini, karena keberadaan ruas jalan tersebut merupakan urat nadinya perekonomian masyarakat yang tinggal di ujung selatan kabupaten negeri lumbung padi.
Permintaan warga dua kecamatan tadi dilakukan langsung lewat forum interaktif saat bupati melakukan kunjungan, Kamis (19/5). “ , seperti kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan bendungan, pemerataan pembangunan desa, serta rencana daerah industri dan keberadaan pabrik yang berlokasi di Bekasi, namun akan menggunakan akses jalan di kedua kecamatan tersebut, harus segera ditangani permasalahannya,” kata sejumlah warga yang langsung bertemu bupati.
Menyikapi permohonan tersebut, Bupati mengatakan bahwa sesuai dengan visi Kab. Karawang, yaitu Karawang Yang Sejahtera Melalui Pembangunan Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa, maka pembangunan akan dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kab. Karawang. "Pembangunan akan proporsional dan merata sesuai dengan visi yang ada termasuk kerusakan jalan yang ada di seluruh Karawang," ujarnya.
Sedangkan terkait daerah industri dan keberadaan pabrik di perbatasan Bekasi -Karawang, Bupati menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan ijin terhadap pabrik tersebut. "Kita akan terlebih dahulu melakukan kajian-kajian yang tentunya fokus pada kesejahteraan masyarakat sekitar," imbuhnya.
Sementara terkait dengan pembangunan infrastruktur, Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan, Abdul Kholik menjelaskan bahwa Jembatan Kali Cigeuntis dan Bendungan Waru akan mulai dikerjakan pada tahun 2011 ini. "Pelaksanaan pembangunan yang dirasakan cukup lama karena terkait adanya perubahan peraturan pengadaan barang dan jasa dari sistem manual, menjadi pengadaan secara elektronik," jelasnya.
Kepala Bappeda, Teddy Rusfendi menambahkan bahwa Bendungan Waru sendiri merupakan kewenangan dari Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Prov. Jawa Barat karena mengairi 1.500 hektar sawah. Namun berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan, bendungan tersebut, serta beberapa bendungan lainnya akan mulai diperbaiki kembali. "Hal ini terkait rencana Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten untuk menjadikan sawah-sawah di kedua kecamatan tersebut menjadi sawah pengairan teknis," tuturnya. (jayadi)