Gaya Mutasi Pemkab Karawang

 Rumor Berkembang Jika Pejabat Ingin Duduki Jabatan Setrategis Harus Bayar Upeti

KARAWANG - Rumor berkembang di lingkungan Pemkab Karawang jika pejabat menduduki jabatan setrategis dan naik eselon harus terlebih dahulu menyetor upeti kepada penguasa dapur RDB (Rumah Dinas Bupati). Disinyalir, beberap PNS yang belakangan ini sudah menduduki jabatan dan eselon bergengsi tersebut sudah melakukannya lewat cara menyetor setumpuk uang kepada "Cepu" atau kurir yang dipercaya oleh orang yang bermain di belakang penguasa tunggal di negeri lumbung padi ini.

          Pomeo jika kendaraan mau nanjak harus masuk gigi (Kalau mau menduduki jabatan setrategis sekaligus naik eselon) konon katanya kerap terdengar di telinga PNS Pemkab Karawang. Sehingga dampaknya cukup membuat pusing tujuh keliling bagi PNS yang bener-bener kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. " Sejak pemegang tampuk pimpinan kabupaten ini dipilih langsung oleh rakyat bersama tim sukses calon bupatinya, parameter untuk menduduki jabatan struktural bersama dengan kenaikan eselonnya sudah tidak jelas lagi," ujar beberapa PNS di Kantor DPPKAD Karawang, jumat (6/1).

            Bahkan lebih parah lagi lewat Isu yang berkembang, jika berniat menduduki jabatan setrukturan pada eselon III dan II atau setingkat Kepala Bidang (Kabid) Kadin (Kepala Dinas), setidaknya harus mengeluarkan "Uang Persekot" dari jumlah nilai upetati yang sudah ditetapkan pihak-pihak menentu. " Bayangkan ada Pejabat yang terpaksa menjual lahan sawahnya, hanya karena ingin menduduki jabatan Kepala Dinas (Kadin)," ujar Asep salah seorang PNS di lingkungan Pemkab Karawang.

           Menurut mereka, menyusul dilakukannya mutasi jabatan paska pergantian bupati sering melinglungkan para PNS yang sungguh-sungguh bekerja di setiap unit kerjanya masing-masing. Sebalinya, bagi PNS tidak pernah diketahui "track record" dalam kiprahnya, karena banyak duit, orang kaya, ujug-ujug menduduki jabatan pada eselon III dan II.

          Kepala Bidang Pengembangan Karir (bangrir) BKD Pemkab Karawang, Asep Aang, jumat (6/1) saat dikompirmasikan di ruang kerjanya membenarkan pernah mendengar rumor seperti itu. Namun menurutnya, guna membuktikan adanya rumor tersebut, pihaknya merasa kesulitan menyusut banyak yang mengaku-ngaku dengat dengan penguasa tunggal di negeri ini dan bahkan mengaku sebagai tim suksesnya bupati.

           Dalam hal ini, kata Asep Aang, guna membuktikan adanya tarif harga untuk menduduki jabatan setrategis bagi PNS tersebut, tingal nantinya dikomprontirnya saja. " Nanti tinggal tanya saja kepada pejabat yang menduduki jabatan setrukturan dan eselonnya dinaikan itu, apakah mereka memakai duit atau tidak,' ujar Asep Aang, Kabid Bangrir BKD Pemkab Karawang. **