Dipersoalkan

Penempatan PNS di Pemkab Karawang 

KARAWANG - Penempatan pejabat PNS di Lingkungan Pemkab Karawang mulai dipersoalkan lawan politik bupati terpilih. Padahal, setiap rezim yang berkuasa disinyalir penempatan pejabat PNS berlumuran " Suka dan tidak suka", dengan modus opernadi serupa tapi tidak sama.

           Sekitar penempatan PNS pejabat di tempat setrategis diduga lawan politik Bupati Karawang, H. Ade Swara menghembuskanya lewat "Wani Piro". Padahal, rezim bupati sebelumnya untuk menempatkan pejabat PNS di posisi setrategis tadi, tidak domoninan mengedepankan PNS itu memenuhi syarat normatif, tetapi yang lebih ke depan penggangkatan pejabat tadi menggunakan istilah" Jabatan adalah kepercayaan". " Seharusnya antar rezim pendukung bupati lama atau sekarang tidak mempermasalahkan soal penempatan jabatan di Pemkab," ujar Iqbal Lelono, salah seorang rekanan di Pemkab Karawang.

              Menurut Iqbal, pada jaman rezim lama juga ada pejabat PNS yang pangkatnya lebih rendah melangkahi pejabat PNS lebih tinggi kepangkatannya. " Jika dulu kita kritik kenapa PNS ini lebih tinggi pangkatnya bisa dilangkahi PNS lebih rendah pangkatnya, maka jawaban Kepala BKD kalau masalah penempatan jabatan itu merupakan kepercayaan dari atasan dan tidak melulu mengedepankan syarat normatif saja," ujar Iqbal Lelono.

                 Sebagai putra daerah Iqbal lelono merasa prihatin, antara lawan politik suka mempermasalahkan soal penempatan jabatan. Padahal, ketika rezim lama yang didukungnya berkuasa di Kabupaten ini, pemimpin kabupaten ini lebih mengedepankan dasar "Suka tidak sukan" dengan kemasan bahwa penempatan pejabat PNS di OPD setrategis merupakan kepercayaan pimpinan.

                Waktu jaman bupati rezim sebelumnya berkuasa di Kabupaten Karawang, kata Iqbal, pernah terjadi PNS yang statusnya guru ditempatkan menjadi Kepala Seksi di Dinas Perhubungan, Kemudian PNS yang bertugas di Bagian BKKBN dijadikan, Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Cipta Karya, dan ada juga PNS berdisplin ilmu pendidikan, menjadi Sekdin di Kantor Dinas Pertanian. " Jadi wajarlah jika sekarang ada berdisiplin ilmu perawat menjadi kepala seksi Trantib di Kecamatan karena dulunya kasus semacam itu pernah terjadi," kata Iqbal, salah seorang pemborong rekanan Pemkab.

                 Dia berharap antara pendukung bupati atau mantan bupatinya itu sendiri, saling bersinergi untuk membangun Kabupaten Karawang lebih maju lagi. Dan sebaliknya, jangan sok kuasan, sok merasa bersih dan paling pintar saat memimpin Kabupaten Karawang ini.**