Buntut Penempatan Jabatan lewat Wanipiro

 "Disiplin PNS  Karawang Melempem, Pasca Lebaran Banyak Tak Masuk Kerja"

KARAWANG - Diduga buntut penempatan jabatan di Pemkab Karawang lewat jalur "Wanipiro" disiplin PNS di negeri lumbung padi ini mejadi melempem. Ini bisa dilihat pasca lebaran hari pertama dan ke dua masuk kerja masih banyak pegawai Pemkab itu memilih diam di rumah dan bahkan ada yang masih belum balik di tempat mudiknya.

            Beberapa PNS Pemkab yang berhasil ditemui rata-rata mengatakan, rajin masuk kerja dan lebih mengedepankan disiplin di rezim bupati sekarang ini bukan suatu jaminan untuk bisa menduduki jabatan strategis. Tetapi yang lebih ampuh untuk menduduki jabatan di Pemkab Karawang sekarang ini disinyalir asal berani "Piro" serta mau mendekati ibu PKK. " Rezim Bupati Karawang sekarang ini tidak jelas parameternya untuk menduduki jabatan setrategis," ujar beberapa PNS di lingkungan Pemkab, baru-baru ini.

              Menurut beberapa PNS, praktek untuk mendapat jabatan setrategis lewat "Wanipiro" memang secara yuridis formal sulit untuk dibuktikan, meski ada dua mengutipnya yakni oknum di kantor BKD sendiri mapun oknum PNS di Kantor Dinas Koprasi setempat. Tampaknya cara memetik duit untuk pelumas menempati jabatan basah atau naik jabatan, hanya bisa diketahui jika kedua oknum tadi tertangkap basah saat memperagakan modus operandinya.

             Beberapa pejabat dan PNS Pemkab Karawang yang mengaku terus terang kehidupannya"kere" dengan kondisi penempatan jabatan seperti itu, mereka lebih memilih tiarap saja. " Meski rasa dongkol menyelimuti diri, dari pada menempati jabatan dan naik pangkat lewat cara -cara tidak normal sebagaimana pakem di lingkungan PNS, kami lebih memilih jalan di tempat saja, " ujar beberapa PNS yang minta namanya untuk tidak ditulis.

               Beberapa PNS Pemkab Karawang yang berhasil ditemui, Minggu(26/8) mengatakan, dimungkinkan hari ke empat masuk kerja pasca lebaran, Senin(27/8) masih banyak PNS yang masih mangkir kerja. Alasanya, selain lebih meningkatkatkan kinerja dan mengdepanlan GDN tadi tidak "Ngaruh" untuk pertimbangan dalam menempati jabatan-jabatan di Pemkab Karawang ini, juga jika memaksakan masuk kerja-pun hannya dijadikan forum berlebaran dengan teman sejawat saja dan belum tentu langsung bekerja seperti hari biasanya.

               Kemudian pihak Kantor BKD(Badan Kepegawaian Daerah) Pemkab setempat, yang melakukan absen secara tertulis-pun tidak bisa berbuat banyak ketika akan dilakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab. Mereka pejabat yang ditempatkan di Kantor BKD tadi, jika diminta pertanggungjawaban hanya bicara satu kata, kami sudah mengusulkan nama-nama pejabat yang sudah waktunya menduduki eselon IV sampai II, tetapi selanjutnya terserah yang berkuasa di Kabupaten Karawang ini.**