Menjabat Ketua Kwarcab Pramuka Karawang

Anggota DPRD Hj. Nurlatifah Diduga  melanggar UU

KARAWANG -  Sekjen  LSM Kompak Reformasi Kabupaten Karawang, Pancajihadi Al Panji, SPd, mempersoalkan jabatan Ketua Kwarcab Pramuka Karawang kini dijabat anggota DPRD setempat.Hal ini, di sisi lain pihaknya merasa kagumt Ketua Kwarcab Karawang dengan gagahnya penuh wibawa dengan mengenakan baju kebesaran Pramuka, Hajjah, Nurlatifah, anggota DPRD setempat yang juga istri bupati di negeri lumbung padi, sedangkan di lain pihak disinyalir terdapat  kejanggalan ketika mengingat UU No 12 tahun 2010 tentang Pramuka yang melarang pengurus kwartir yang terikat jabatan publik. 

          Sementara Ibu Nurlatifah adalah Anggota DPRD. Keganjilan lain, Ia dipilih jadi ketua Kwarcab pada bulan April 2011. Artinya UU Pramuka ini tidak diindahkan padahal UU Pramuka diberlakukan setelah diundangkan, yaitu tanggal 24 November 2010. Lembar Negara nomor 131.

          " Jelas bin jelas ini sebuah pelanggaran. Tepatnya pada Pasal 27 (1)Kepengurusan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir. (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat dengan jabatan publik," kata Al Panji.

             Menurut Al Panji, sebagaimana dikatakan  Muhammad Taufik Nasution, Sekretaris Lentera Konstitusi mendefinisikan; pejabat publik adalah orang yang menduduki jabatan pada organ pemerintahan atau nonpemerintahan, yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dimana untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut digunakan dana yang bersumber dari keuangan negara (APBN dan/atau APBD), apakah sebagian atau seluruhnya.  Dia memaparkan bahwa, definisi ini ia simpulkan dari UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 5/1986 dan UU No. 9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

               Selanjutnya masih kata Al Panji, hal ini  dapat dikecualikan bila kepengurusan Pramuka terbentuk sebelum adanya UU Pramuka seperti yang tercantum dalam Ketentuan Peralihan Pasal 47 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya; b. satuan atau badan kelengkapan dari organisasisebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan.  Sebagai contoh meskipun Dede Yusuf menjabat wakil Gubernur dan dalam kepramukaan menjabat Ketua Kwarda Jabar hal ini dapat pengecualian karena dia dipilih jadi Ketua Kwarda jauh sebelum adanya UU Pramuka. 

                Yang lucunya lagi, kata Al Panji, dugaan  pelangagaran ini seolah-olah diamini oleh beberapa pejabat. Seperti pelantikannya oleh Wakil Gubernur Dede Yusuf pada tanggal 27 Mei 2011. Serta dihadiri para pejabat teras Kabupaten Karawang dan tentu saja bapak bupati yang ex officio menjabat Kamabicab. Ditingkat lokal, sebelum muscab rupanya ada dua calon dari pejabat publik yaitu SEKDA Iman Somantri dan Wakil Bupati dr.Cellica Nurrachadiana keduanya mundur dari pencalonan dengan alasan kurang etis bertarung dengan istri Bupati. " Ini sungguh kejadian yang menggelikan di Republik ini. Apakah mereka tidak tahu atau tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu. Kemana penasehat dan ahli hukum Karawang. Ataukah mereka sengaja menjerumuskan pemimpinnya? Dan apa pula kerjanya Kabag Hukum, apakah kerjanya menggoleksi peraturan perundangan tanpa mempelajarinya?," kata Al Panji, seraya bertanya.

          Lebih jauh dia mengungkapkan, bagaimana seorang pengurus organisasi kalau dia sendiri tidak tahu aturannya. Ini memberikan implikasi dan spekulasi yang cukup serius. Apakah pejabat kita bekerja sesuai aturan yang ada atau aturan yang harus mengikuti mereka?. Dimanakah rule of law, recht staat dimanakah kepastian hukum. Bila pejabatnya saja tidak taat dan tidak tahu hukum bagaimana dengan rakyatnya. Ini berindikasi hanya ketamakan pada kekuasaan. 

           Dalam hal ini, kata Al Panji, sebagai anggota DPRD dia harus mempertangung jawabkan pelanggaran UU ini. Dan Badan Kehormatandan (BK) DPRD Karawang harus memproses seorang anggotanya yang melanggar Sumpah Jabatan dan Kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 27 TAHUN 2009 Tentang SUSDUK dan UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. **