Meski di Masyarakat Masih Simpang Siur

Bupati  Janji Desa di Karawang Bakal Dibagi Kendaraan Operasional Tahun Ini

 KARAWANG -         Tampaknya imformasi desa-desa di Kabupaten Karawang bakal mendapat mobil operasional masih simpang-siur di tengah masyarakat negeri lumbung padi ini. Tetapi Bupati Karawang "Ujug-ujug" menjawab kesimpangsiuran informasi mengenai ketidak pastian pengadaan kendaraan operasional untuk seluruh desa di Kabupaten Karawang,  akan dibagikan pada tahun anggaran 2012 tersebut.

 Ini ditegaskan Bupati Karawang H. Ade Swara di hadapan para kepala desa dan camat se-Kabupaten Karawang di Lapang Karang Pawitan Karawang, Jumat (24/8).

Lebih lanjut Bupati Ade Swara menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Karawang saat ini terus menjunjung tinggi aturan dan tata tertib administrasi pemerintahan yang berlaku. Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Daerah senantiasa berhati-hati dalam setiap penyusunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan daerah, termasuk dalam kaitan dengan program bantuan kendaraan operasional untuk pemerintahan desa.

Terkait program bantuan kendaraan operasinal desa, Bupati mengatakan bahwa Pemerintah Daerah saat ini tengah mengkaji alternatif terbaik yang akan digunakan untuk pelaksanaan program tersebut. Hingga saat ini, terdapat beberapa opsi (pilihan) bagi pelaksanaan program tersebut, yang antara lain dapat berupa pinjam pakai, bantuan keuangan bagi pemerintah desa, bantuan kendaraan operasional desa, serta sejumlah opsi lainnya.

Terkait dengan opsi-opsi tersebut, Bupati kembali menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah menitik beratkan pada opsi pinjam pakai untuk pengadaan kendaraan operasional desa tersebut. Opsi pinjam pakai tersebut dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat desa itu sendiri, dimana salah satunya untuk menghindari dan meninimalisir adanya penyalahgunaan kendaraan desa diluar kepentingan masyarakat luas.

Bupati melanjutkan, terkait aturan dan tata tertib administrasi pemerintahan yang ada, Pemerintah Daerah perlu untuk merubah dan mereposisi kembali nomenklatur terkait pengadaan kendaraan operasional untuk desa tersebut.  dengan demikian, program pengadaan kendaraan operasional untuk desa tersebut dapat berlancar lancar dan tertib administrasi.

Bupati juga menjelaskan bahwa apa yang disampaikannya ini adalah untuk memperjelas kembali permasalahan terkait dengan pengadaan kendaraan operasional untuk desa, karena banyak pihak, termasuk para kepala desa itu sendiri yang ternyata belum mengetahui dan mendapatkan informasi yang benar, sehingga terpancing oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut, Bupati Ade Swara kembali mengingatkan seluruh jajarannya, termasuk para kepala desa, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk tidak terpancing isu-isu yang belum jelas kebenarannya. " Harus terlebih dahulu melakukan crosscek kepada pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi, guna menghindari adanya kesalahpahaman dan misinformasi di antara masyarakat," katanya.**