Diduga Dihantui Wanipiro

PNS di Kantor Inspektorat  Pemkab Karawang Tanggalkan Jabatan Setruktural

KARAWANG -  Diduga merasa dihantuai praktik "Wanipiro" dalam mutasi jabatan  di linkungkungan Pemkab Karawang,  para PNS di Kantor Inspektorat dulu Bawasda (Badan Pemeriksa Daerah) rela menanggalkan jabatan setrukturalnya. Ke 18 PNS yang melakukan eksodus ke japung (jabatan Fungsional) diantanya ada beberapa pejabat Setruktural.

               Beberapa pejabat PNS yang menanggalkan jabatan setruktural itu yakni, Ujang Sumaryani, Sekretaris, Kantor Inspektoral, H. Kiki, Kepala Bidang, Drs. Arif Bijaksana, Kepala Bidang, H. Nana Maulana, Kepala Seksi, Arsito Edi, Kepala Seksi. Mereka, lebih memilih jabatan fungsional, katanya, agar lebih tenang dalam melakukan pengabdian, begitupun jika bergantian rezim dilangsungkan mutasi jabatan dirasakan lebih aman dan nyaman tidak perlu bersaiang dengan teman sejawat lewat praktik "Wanipiro".

              Ke 18 PNS di Kantor Inspektorat Pemkab Karawang ini guna menduduki jabatan fungsional  terlebih dahulu mendapat persetujuan Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta. Kemudian setelah mereka mendapat membekalan diberi kewenangan sebagai pemeriksa aparatur daerah. " Kami lebih memilih jabatan P2UPD ( pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah), karena dalam melaksanakan tugas tidak terpengaruh lagi oleh pelaksanaan mutasi ketika di kabupaten ini terjadi pergantian rezim bupati yang akan berkuasa lima tahun ke depan," ujar beberapa PNS di lingkungan Kantor Inspektorat Pemkab Karawang.

            Dalam hal ini pula, kata PNS di Kantor Inspektora Karawang, dengan jabatan fungsional P2UPD, tidak menghalangi kenaikan pangkat. " Jabatan funfsional pada P2UPD sangat berbeda dengan jabatan setruktural dalam kenaikan pangkat, " ujar beberapa PNS di lingkungan Kantor Inspektorat Pemkab Karawang, usai di kukuhkan Bupati Karawang, kemarin.

            Lain lagi diakui sejumlah PNS di Sekda Pemkab Karawang, mereka katanya sudah mati kreatif dalam menjalankan tugas. Alasannya, prestasi yang diraih sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sudah tidak jelas lagi parameternya, sejak jabatan bupati dipilih langsung rakyat. Betapa tidak, PNS yang berhasil jabatan-jabatan setrategis di lingkungan Pemkab ini diduga modalnya jika tidak melakukan "Wanipiro " juga bisa dengan jalan melacurkan diri lewat cara sebagai penjilat.

           Tidaklah mengherankan, kata mereka, jika sekarang ini banyak yang memegang jabatan setruktural bertolak belakangan dengan disiplin ilmunya. Kemudian lewat penempatan jabatan tadi, tidak berlaku lagi saling menghargai antara yunior ke senior,."Rezim sekarang ini, ada PNS yang takut oleh istri bupati ke timbang oleh bupatinya," kata mereka.**