Karena APBD 2012 Belum Terserap

Anggota Dewan Karawang Ancam Tolak Pengesahan ABT 2012

KARAWAANG - Sejumlah anggota DPRD Karawang mengancam serta menolak pengesahan ABT(Anggaran Biaya Tambahan) 2012. Pasalnya, anggaran belanja modal pada APBD tahun 2012 hingga akhir September bulan ini belum terserap sebagaimana diinginkan pihak DPRD setempat antara 80 hingga 90 persen.

             Menurut H. Abas anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, Minggu(23/9), sangat ironis jika pihak eksekutif di negeri lumbung padi ini, minta lagi ABT(Anggaran Biaya Tambahan) di tahun 2012, jika anggaran yang terakomodir di APBD 2012 belum terserap semua. " Jangan minta biaya tambahan anggaran lagi atuh, kalau aggaran yang tercover di APBD 2012 saja hingga akhir September tahun ini belum terbelajaka," tegas H. Abas.

            Dengan kondisi dana APBD di tahun 2012 belum terserap hingga 80 persen dan jika permohonan ABT tahun 2012 juga disyahkan lagi oleh pihak dewan, maka akan tumpang tindih anggaran. Walhasil, bakal terjadi penumpukan anggaran, sehingga konsekwensinya ke dua jenis anggaran tadi, tidak akan terserap lagi menyusul akan terjadi mepet pelaksanaan proses belanja modal," Ini akan terjadi lagi seperti tahun kemarin, dimana APBD 2011 tidak bisa terserap hingga 80 persen," kata H. Abas.

             Sekitar penyerapan APBB 2012 masih menimbulkan kontroversi keterangan, dimana pihak dewan mencata pada akhir September 2012, capaian serapan baru sekitar antara 15 hingga 30 persen. Sedangkan pihak eksekutif melalui Kepala Dinas DPPKAD Karawang, Setia Dharma menyarakan dana APBD tahun ini sudah terserap hingga 45 persen lebih.

            Sementara Ketua DPRD Karawang, H. Tono Bchtiar, membenarkan, serapan APBD 2012 pada belanja modal mengalami keterlambatan, karena bupati sendiri kinerjanya tidak bisa mengimbangi keinginan pihak DPRD. Dalam proses pembangunan pihak dewannya ingin cepat terealisir, tetapi kenyatanya hingga September 2012 pelaksanaan pembangunan mengalami keterlambatnya hingga konsekwensinya dapat mempengaruhi serapan dana APBD.

              Jika kondisi penyerapan APBD terjadi lagi seperti pada tahun 2012,kata H. Tono, maka bakal menjadi preseden buruk terhadap percepatan pembangunan di kabupaten ini. Menurut H. Tono, percuma saja pihak DPRD bekerja ngebut dalam melakukan pengesahan yang diajukan pihak eksekutif, jika kinerja bupatinya lamban seperti ini.