Ketua DPRD Karawang, H. Tono Bachtiar :

"Sering Mutasi Masih  Dipasangnya Pejabat Invalid Indikator Lambatnya Serapan Dana APBD"

KARAWANG - Ketua DPRD Karawang, H. Tono Bachtiar, mengaku merasa prihatin sejak dua tahun disyahkannya Perda APBD pada pelaksanaannya sering mengalami keterlambatan resapan dana yang sudah dialokasikan pembangunan. Dimungkinkan " Lemotnya" serapa dana APBD yang diperuntukan proyek pembangunan yang terjadi pada tahun anggaran 2011 dan 2012, sebagai indikatornya akibat dari sering dilakukannya mutasi jabatan di lingkungan Pemkab setempat dan masih dipasangnya pejabat PNS invalid di OPD yang produktivitas kerjanya gemuk.

                Menurut Ketua DPRD tadi, seharusnya bupati karawang tidak terlalu sering melakukan rotasi pensonil di setiap OPD di lingkungan Pemkab. Pasalnya, dengan pergantian pejabat PNS di setiap dinas dan intansi, suka atau tidak suka, benar atau tidak benar dirasakan sangat mengganggu kinerja, terutama ketika proyek pembangunan yang sumbernya dari APBD akan dimulai. " Bongkar pasang pejabat PNS di setiap pos kerja merupakan indikator dari tidak terserapnya dana APBD," kata H. Tono Bachtiar, Rabu912/9) di kantornya.

                  Dalam hal ini, H. Tono, juga menghimbau kepada bupati untuk tidak menempatkan pejabat PNS di unit kerja yang produktivitasnya gemuk. Dia minta untuk kecepatan pelaksaan pembangunan dan tidak menghambat pelayanan terhadap masyarakat, bupati untuk segera menempatkan pejabat PNS yang masih energik yang disesuaikan dengan disiplin ilmunya masing-masing. " APBD Karawang ini setiap tahunnya sudah memihak ke rakyat, tetapi jika pejabat PNS yang ditempatkan di unit kerja itu keberadaan fisiknya sudah invalid, maka patut diduga akan menjadi indikator lemotmnya serapa APBD pada setiap tahun anggaran," katanya.

                Selaku pimpinan dewan, H. Tono, akan segera melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik, terutama yang berada di Dinas Cipta Karya dan Bina Marga. Pengawasan itu juga dilakukan, guna mengetahui kebenaran rumor adanya pelaksanaan proyek pembangunan fiktif. " Saya harus menelusuri kebenaran bahwa pelaksaan pembangunan hingga September 2012 mencapai 46 % sebagaimana tersiar lewat rumor yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Karawang," ujar H. Tono.

               Ketua DPRD Karawang, H. Tono Bachtiar, mengakui, adanya laporan dari berbagai komunitas masyarakat bahwa selama tahun angaran 2011 dan 2012 penyerapan anggaran APBD terutama dari sektor belanjan baranng lodinya lama. Sehingga, ada beberapa proyek yang muncul di mata anggaran tahun 2011 yang tidak bisa terkejar hingga akhir tahun, maka melaksanaan pembangunannya lagi diluncurkan ke tahun anggaran 2012.

              Celakanya lewat luncuran angaran tadi, kata Ketua DPRD Karawang, jika proyek luncuran tahun 2011 tidak bisa juga dirampungkan pembangunanya di tahun anggaran 2012, yakni bakal menjadi preseden buruk terhadap kepercayaan publik kepada pihak pemerintah. Kondisi tersebut diperparah lagi ketika proyek luncuran tahun 2011 dan tahun anggaran 2012 belum juga 100% terserap, pihak eksekutif sudah minta disyahkan Anggaran Biaya Tambahan(ABT).**