Di Karawang Kades Tak Boleh Monopoli
Kendaraan Oprasional Desa
KARAWANG -
Kendaraan Oprasional desa tampaknya tidak bisa dimonopili Kepala Desa
sekitar penggunaannya. Hal ini, harus benar-benar dioprasionalkan untuk
kepentingam masyarakat, terkait dengan kegiatan program pemerintah,
sosial hingga ke penanggulangan bencana alam yang terjadi di wilayah
pedesaan Kabupaten Karawang.
Terkait dengan
pembagian kendaraan operasional tingkat desa di kabupaten Karawang sudah siap
didistribusikan kepada kantor desa, pemerintah Kabupaten Karawang menggelar
apel siaga kendaraan operasional pelayanan publiK masyarakat desa berlokasi di
sekitar kantor Bupati Karawang Jumat ( 28/12) sebanyak 309 Mobil dirapikan
berparkir di dalam lingkungan pemda dan sekitar stadion Singaperbangsa.
Pada kesempatan itu
para kepala desa atau lurah sebagai pihak penanggung jawab pemegang kendaraan
tersebut dikumpulkan di Aula Husni Hamid untuk brifing bersama Bupati Ade Swara,
Sekda Iman Sumantri dan Kepala BPMD Saridin Sinabang, hadir pula pejabat camat
se-kabupaten Karawang mendampingi.
Lebih lanjut Bupati
menyampaikan amanatnya, bupati berkata di bagikannya kendaraan ini selain untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas
pokok pemerintahan, kendaraan dinas ini hendaknya dimanfaatkan sebagai sarana
untuk lebih memacu dan mempercepat penyelenggaraan pelayanan, untuk menunjang
optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan khususnya bagi desa-desa
penerima kendaraan tersebut. Untuk itu,
pada kesempatan ini, perlu saya tekankan kembali kepada seluruh pemegang
kendaraan operasional desa tersebut, bahwa kendaraan ini merupakan barang
inventaris pemerintah kabupaten karawang, sehingga kepada para pemegang
kendaraan ini dituntut adanya kepedulian dan ketaatan terhadap aturan dan pedoman
yang berlaku, baik dalam cakupan proses pemakaian dan penggunaan, pemanfaatan
dan pemeliharaan. Selain itu, para pemegang kendaraan ini juga dituntut untuk
mampu menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap kendaraan yang
menjadi tanggung jawabnya. Karena pada
hakekatnya kendaraan tersebut merupakan kekayaan daerah yang sudah seharusnya
kita jaga bersama, baik dari kerusakan, pencurian dan kehilangan, sehingga
dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang cukup
lama. Begitu Tegasnya
Di
sisi lain Kepala BPMPD Saridin Sinabang berpesan kepada para kepala desa untuk
selalu tertib administrasi mulai dari keuangan desa PBB dan lain
sebagainyaperlu di ingat kita semua mempunyai aturan yang berlaku, aturan
tersebut agar di pedomani agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan,
berbagai fasilitas dari pemerintah Prov sepeda motor, dari Pemerintah Daerah
Mobil itu sebagai hal wujud kepedulian dalam rangka menciptakan pembangunan
yang adil dan merata hingga ke tingkat desa. Kepedulian pemerintah daerah
kepada pemerintahan desa tersebut dapat ditindaklanjuti dengan adanya
peningkatan kinerja, kompetensi, dan profesionalisme dari seluruh jajaran
pemerintahan desa. Dan benar-benar
memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan desa dan peningkatan
kesejahteraan masyarakatnya, begitu ungkapan Saridin Sinabang pejabat yang per
1 Januari 2013 ini sudah memasuki masa pensiun. Sekaligus menyampaikan
permohonan maaf dan perpisahan begitu ungkapnya
Perwakilan dari kepala desa Abdul Halim Kepala desa Duren
kecamatan Klari saya pribadi dan atas nama juga perwakilan dari seluruh kades
yang hadir saat ini mengucapkan terimakasih kepada Bupati Karawang yang telah
memberikan fasilitas kepada kami stakeholder Pemerintah desa sebuah mobil
operasional, kami akan berusaha terus meningkatkan kinerja begitu janjinya,
akan merawat aset Pemda tersebut dan menggunakannya khalayak wajar untuk
kepentingan masyarakat, untuk ada yang misal kades menutup atribut kendaraan
operasional itu hanyalah oknum kades yang sedang galau, kembali lagi kepada
pribadi kades tersebut begitu candanya,
Pada kesempatan itu pula Sekretaris Daerah Iman
Sumantri melaporkan besaran anggaran yang sudah di serap, target awal kabupaten
Karawang ingin mencapai 90 % minimal, namun ada hal yang terjadi secara teknis
itu tidak bisa terselesaikan dengan cepat, ada pekerjaan yang belum
terselesaikan pembayarannya sehingga baru bisa selesai lewat dari tanggal tutup tahun 2012
ini, perlu diketahui serapan anggaran tahun ini walaupun tidak mencapai target
tetapi melebihi dari tahun sebelumnya, begitu ujarnya
Lebih lanjut Sekda juga kepada para kepala desa juga
menghimbau saat ini musim penghujan, di mohon agar melakukan pemantauan
lapangan yang di aNggap tiitik rawan banjir, agar bisa di antisipasi dan di
minimalisir tidak terjadi bencana banjir. Untuk bantuan korban bencana banjir
sendiri pemerintah daerah sudah alokasikan dana di OPD Dinas Sosial dan
Penanggulangan Bencana semua tersentralisasi. begitu imbuhnya.**
