Ketua DPRD Karawang, H. Tono:

Mutasi Pejabat Harus Lebih Awal dari Ketuk Palu  APBD 2013

KARAWANG - Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Tono Bachtiar, berharap, mutasi pejabat di lingkungan Pemkab seharusnya lebih awal dari pengesahan APBD 2013. Hal ini, agar tidak menimbulkan keragu-raguan di kalangan para pejabat dalam menjalankan roda pemerintahan di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

           Menurut Ketua DPRD, belakangan ini banyak unit kerja (OPD) yang kosong akibat pejabatnya sudah memasuki masa pensiun, beralih ke jabatan fungsional, dan ada juga yang pindah ke luar Pemkab Karawang. Hal ini, jangan dibiarkan kosong ketika APBD 2013, yang tidak lama lagi yakni, bulan Februari akan segera disyahkan.

        Seperti biasanya, penempatan pejabat sebelum ketuk palu disyahkan pihak dewan, kerap menimbulkan ketidak kurang tenangan pejabat itu dalam memimpin unit kerjanya. Walhasil, kerja para pejabat dalam mengendalikan roda organisasi atau mengambil dan memutuska sebuah kebijakan terkadang mengalami stagnasi.

        Kepala Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Pemkab Karawang, Haryanto, Senin(4/2) mengatakan, bahwa pihak BKD guna menghadapi mutasi jabatan telah rampung melakukan pemberkasan para pejabat yang sudah memasuki masa pensiun dari mulai pejabat eselon IV, III dan II. Sedangkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong tadi diantaranya jabatan eselon II yang kosong, Kepala Inspektorat, Kepala BPMPD, terus pejabat setingkat eselon II lainya Staf Ahli bupati.

        Kemudian jabatan eselon III yang kosong, Camat Cilamaya Kulon, Camat Cibuaya, Kepala Bidang Infotek, BP4 K, Kepala Bidang Tata Pemukiman Dinas Cipta Karya, Kepala Bidang Transmigrasi Disnaker, Kepala Bidang di kantor Badugcatpil, dan  Kepala Bidang Irban I, Kepala Bidang Irban II dan III, Seketaris Inspektorat serta salah seorang Kasie. Jabatan-jabatan yang kosong tadi, kini masih di PLT-kan. " Belum termasuk eselon IV yang memasuki pensiun lebih banyak lagi," ujar Kepala BKD Karawang.

        Informasi yang dihimpun  menyebutkan, pejabat yang masih bertahan di eselon II setingkat Kepala Dinas dan Kepala Badan di antaranya, Kepala Disdikpora, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan, Kepala Dinas Cipra Karya, kepala Dinas Kesehatan, kepala Dis Budpar dan Kepala Dinas DPPKAD.**