.jpg)
Pejabat PNS Eselon IV Karawang Dimasukan Kawah Candra Dimuka
KARAWANG - Kepala Badan Diklat Daerah Propinsi Jawa Barat, Drs. H. Daud Ahmad, Rabu(6/2) mengatakan, bahwa fokus utama dalam diklat ini adalah guna perubahan sikap dan perilaku dari peserta, karena 60% dari penilaian adalah sikap dan perilaku, dan hanya 40% teori. Pejabat Eselon IV adalah pemimpin dan kedudukan Bapak/Ibu di organisasi juga sebagai publik figur yang menjadi sorotan masyarakat, oleh karena itu seorang pemimpin harus memiliki etika, sikap, perilaku, dan tutur kata yang baik, karena pribadi Bapak/Ibu akan dikritisi oleh masyarakat.
Dia berharap agar seluruh peserta untuk dapat mengikuti proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. “Setelah selesai nanti, Saudara bukan hanya membawa pulang selembar sertifikat, tapi lebih dari itu, Saudara harus membawa perubahan sikap dan perilaku sebagai PNS yang siap untuk mengantisipasi segala persoalan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan mayarakat, serta berbagai tuntutan yang membentang dihadapan kita semua,” tegasnya.
Bupati Karawang yang hadir di situ mengucapkan selamat kepada peserta yang telah terpilih untuk mengikuti Diklatpim IV. “Kegiatan ini memiliki arti penting bagi pengembangan karir Saudara kedepannya." namun yang terpenting adalah, Saudara harus menyadari bahwa kegiatan ini merupakan upaya pembinaan SDM aparatur di Kabupaten Karawang untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga dapat melaksanakan tugas dan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Sementara itu Kepala BKD Kabupaten Karawang Drs. H. Haryanto, MM, menyampaikan bahwa Diklatpim Tingkat IV Angkatan I Tahun 2013 ini diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Karawang yang seluruhnya sudah menduduki jabataan struktural eselon IV, yang dilaksanakan dari 5 Februari hingga 19 Maret 2013.
Kepala BKD Kabupaten Karawang juga menekankan agar seluruh peserta Diklatpim untuk bisa menguasai teknologi, terutama pengaplikasian program komputer, karena saat ini banyak pejabat yang tidak bisa mengoperasikannya. ungkap Haryanto.(jayadi)
KARAWANG - Kepala Badan Diklat Daerah Propinsi Jawa Barat, Drs. H. Daud Ahmad, Rabu(6/2) mengatakan, bahwa fokus utama dalam diklat ini adalah guna perubahan sikap dan perilaku dari peserta, karena 60% dari penilaian adalah sikap dan perilaku, dan hanya 40% teori. Pejabat Eselon IV adalah pemimpin dan kedudukan Bapak/Ibu di organisasi juga sebagai publik figur yang menjadi sorotan masyarakat, oleh karena itu seorang pemimpin harus memiliki etika, sikap, perilaku, dan tutur kata yang baik, karena pribadi Bapak/Ibu akan dikritisi oleh masyarakat.
Dia berharap agar seluruh peserta untuk dapat mengikuti proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. “Setelah selesai nanti, Saudara bukan hanya membawa pulang selembar sertifikat, tapi lebih dari itu, Saudara harus membawa perubahan sikap dan perilaku sebagai PNS yang siap untuk mengantisipasi segala persoalan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan mayarakat, serta berbagai tuntutan yang membentang dihadapan kita semua,” tegasnya.
Bupati Karawang yang hadir di situ mengucapkan selamat kepada peserta yang telah terpilih untuk mengikuti Diklatpim IV. “Kegiatan ini memiliki arti penting bagi pengembangan karir Saudara kedepannya." namun yang terpenting adalah, Saudara harus menyadari bahwa kegiatan ini merupakan upaya pembinaan SDM aparatur di Kabupaten Karawang untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga dapat melaksanakan tugas dan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Sementara itu Kepala BKD Kabupaten Karawang Drs. H. Haryanto, MM, menyampaikan bahwa Diklatpim Tingkat IV Angkatan I Tahun 2013 ini diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Karawang yang seluruhnya sudah menduduki jabataan struktural eselon IV, yang dilaksanakan dari 5 Februari hingga 19 Maret 2013.
Kepala BKD Kabupaten Karawang juga menekankan agar seluruh peserta Diklatpim untuk bisa menguasai teknologi, terutama pengaplikasian program komputer, karena saat ini banyak pejabat yang tidak bisa mengoperasikannya. ungkap Haryanto.(jayadi)
