Kaluhan Calon Siswa Terus Mengalir

DPRD Karawang Jadwalkan Hearing PPDB Online Jumat Ini

KARAWANG - Sekretaris DPRD Karawang, H. Suroto, mengaku sudah tidak tahan dengan terus mengalirnya keluhan dari orang tua dan calon siswa yang mengikuti PPDB online, akhirnya menjadwalkan hearing gabungan komisi di DPRD setempat, Jumat(28/6). Lewat dengar pendapat tersebut, pihak Sekretaris dewan, akan memanggil, Kepala Disdikpora, unsur Muspida yang telah menandatangani dukungan fakta Integritas PSB online dan pihak Telkomsel di kabupatennya negeri lumbung padi.

          Menurut Sekwan, keluhan yang terus bergelombang dari orang tua calon siswa, karena belum siapnya mereka menghadapi mengikuti proses online tersebut. Lebih para lagi diakui oleh para orang tua calon siswa yang tinggal di pedesaan daerah pantai dan desa pegunungan wilayah selatan Kabupaten Karawang menyusul terbatasnya sarana online yakni, warnet serta warga pemilik laptop yang sudah dilengkapi internet.

          Hal serupa juga kata, Sekwan, PSB online juga dirasakan para calon orang tua siswa di perkotaan yang masih "Gaptek"(gagap teknologi). " Kami pusing pak dengan keterbatasan teknologi itu, karena setiap hari selama waktu pendaftaran harus memonitor turun dan naiknya passinggrade di sekolah tempat anak kami mendaftar," ujar H. Suroto, Sekwan Karawang, menirukan suara ibu Kuraesin, orang tuas siswa penduduk, Kampung Kepuh, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat.

         Kata Sekretaris DPRD Karawang, lain lagi dikeluhkan Ny. Taminah, orang tua siswa yang tinggal di Kecamatan Cilamaya Wetan, karena keterbatasanya menguasai teknologi tadi, akhirnya gara-gara PPDB online, lebih memutuskan anak tidak melajutkan sekolah ke tingkat SMPN. " Pak Sekwan saya akan menagih janji pihak Pemkab Karawang masa wajib belajar 9 tahun, pelaksanaannya harus dibuat ngjelimet," ujar H. Suroto, Sekretaris DPRD Karawang, menirukan keluhan, Ibu Taminah, warga Kecamatan Cilamaya Wetan, Rabu(26/6) di ruang kerjanya.

            Di tempat terpisah, salah seorang calon anggota DPRD di Karawang, mengatakan, seharusnya PPDB online tidak harus dilakukan di setiap sekolah negeri lanjutan di Kabupaten Karawang ini, tetapi dilaksanakan secara bertahap dimana di tahun 2013 ini ada beberapa sekolah yang dijadikan pailot proyek PPDB online 2013 ini. Kemudian nantinya hasilnya dievaluasi, apakah dianggap telah sukses tanpa ekses atau dilakukan evaluasi menyusul ditemukannya kendala yang sifatnya tekhnis atau manual yang dikeluhkan masyarakat.

            Muslim menambahkan, jika beberapa sekolah  yang dijadikan pailot proyek tadi dianggap telah sukses dalam menyelenggaraan PSB tersebut, pada tahun 2014 ditambahkan lagi jumlah sekolahnya. Dan jika program PSB online tersebut sudah tersosialisasik ke tingkat pedesaan, tidak menjadi masalah di setiap kecamatan yang memiliki sekolah tingkat lanjutan dilakukan uji coba PPDB online lagi sehingga tidak mempengaruhi jalannya program wajib belajar 9 tahun.**