PSB Karawang Akan Pakai Polisi dan Tentara?
KARAWANG
- Kepala Disdikpora Kabupaten Karawang, Drs. Agus Supriatman,
menegaskan, guna melangsungkan PSB atau PPDB tahun 2013-2014 katagori
reguler akan melibatkan polisi dan tentara dalam pengawalan
pengamanannya. Hal ini, dimaksudkan demi untuk meningkatkan kualitas
pendidikan dengan standar nasional, dan cara yang ampuh hanya lewat
online.
Menurutnya, Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) tahun ajaran 2013/14
untuk SMA/SMK yang dibuka, Senin(17/6) kemarin nilai SKHUN jeblok rata-rata dengan jumlah empat mata pelajaran
ada 17,18 dan 19 bahkan nilai satu pelajaran 2,5. Sedangkan nilai 5
keatas hanya 10 persen, " Melorotnya nilai SKHUN dari SMP yang
mendaftar ke SMA/SMK dari bina Lingkungan dan kalau mereka
diterima 100 persen akan merusak kualitas pendidikan.
Dalam hal ini, kata Kadisdikpora Karawang, jika pendaftar
dari bina lingkungan tidak memenuhi kuota 45 persen, karena peraturan
pendaftar dekat sekolah radius satu kelurahan/Desa. " Nanti ada
pendaftaran dari calon siswa tetangga desa sebagai imbasan penerimaan
calon siswa bina lingkungan tersebut," ujar Agus Supriatman.
Jebloknya SKHUN pendaftar bina lingkungan untuk
SMA/SMK tahun ini, nilai pendaftar akan diberlakukan passing grade."Kalau
ada pihak sekolah SMA/SMK yang memanfaatkan SKHUN rendah main jalur
belakang supaya diterima, beri tahu sama kami, pihak Ispektorat kabupaten
akan memeriksa oknum panitia penerimaan siswa baru SMA/SMK kalau
terbukti akan diberi sanksi,"tegas Agus.
Pipih, salah
seorang calon orang tua mengaku lebih menakutkan lagi kalau urusan
penerimaan anak masuk sekolah harus melibatkan polisi dan tentara.
Kenapa demikian?, dengan PSB online saja kami selaku orang tua murid
sudah merasa gusar, risau, dan takut tidak terakses oleh situs PPDB di
masing-masing sekolah. Apalagi, disetiap sekolah yang akan menjadi
sasaran ditongkrongi polisi dan tentara, ini mungkin akan mengundang
persoalan yang baru di tengah-tengah para calon siswa di Kabupaten
Karawang.
Sebagai orang tua Pipih, minta agar Kepala
Disdikpora dalam penyelenggaraan PSB tidak perlu melibatkan aparat di
lembaga lain. Menurutnya PSB Kabupaten Karawang aman, biarkan polisi
mengurus kamtibmas, mengawal penegakan hukum di negeri lumbung padi, dan
tentara menjaga kadaulatan negara di bumi pertiwi Indonesia." Maka Pak
Agus kalau tidak mampu menanggung resiko sendiri jangan membuat
kebijakan yang mengundang kontroversi, dan jangan karena PSB kami
dibenturkan dengan polisi dan tentara," ujar Ny.Pipih, seraya ketakutan
dengan statemen Kadisdik Karawang iitu.**