PGRI Karawang Unjuk Sikap di DPRD Minta SK Bupati Tentang PPDB Online Diamankan
KARAWANG
- Ribuan anggota PGRI Kabupaten Karawang, menggelar unjuk sikap di
Gedung DPRD setempat guna meminta mengamankan SK. Bupati tentang PPDB
online tahun 2013. Mereka juga mengajak semua pihak di negeri lumbung
padi ini untuk memberantas mavia PPDB online, yang dinilai telah
mencederai dunia pendidikan.
Ribuan guru sebelum menggelar aksinya di gedung wakil rakyat tersebut,
terlebih dahulu melakukn "Longmarch" , dari Kantor Sekretariat PGRI
Jalan Panata Yudha menuju jalan Bay Pass Ahmad Yani, perkantoran Pemkab
setempat. Mereka sesampainya di gerbang pintu masuk gedung DPRD,
terlebih dahulu lewat juru bicaranya secara bergantian melakukan orari
yang materinya, PPDB online harus jalan terus guna meningkatkan kualitas
dan mutu pendidikan dan dunia pendiddikan untuk tidak dikotomi
kepentingan politik. " Keberadaaan pendidikan di Kabupaten Karawang
harus bersih dari kepentingan politik apapun jenisnya, sehingga lewat
peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta transparansinya masalah
pendidikan di kabupaten kota pangkal perjuangan bisa sejajar
kedudukannya dengan di kota -kota besar yang berada di Provinsi Jabar
dan di Indonesia secara umum," ujar Nandang Mulyana, pungsionaris PGRI
Kabupaten Karawang.
Dalam hal ini, setelah anggota PGRI tadi menggelar orari di forum
fodium, akhirnya oleh Ketua Komisi D DPRD Karawang, Nanda, para
delegasinya dipersilahkan untuk masuk ruang rapat, guna melakukan
masalahan yang akan diaspirasikannya itu. Diawali oleh Ketua PGRI
Kabupaten Karawang, Obang, menyampaikan kepada Ketu Komisi D DPRD
setempat, sekitar ketidaknyamannya para panitia PPDB dalam menghadapi
para pihak yang membawa titipan calon siswa agar diterima di setiap
sekolah yang dikehendakinya. " Mereka pembawa titipan calon siswa terus
terang membuat tidak nyaman dan kami dari komunitas guru yang tergabung
dalam wadah PGRI meminta jaminan keamanan," ujar Obang, Senini(8/6) saat
menyampaikannya ke komisi D DPRD setempat.
Menurut Obang, jika kondisi yang membuat tidak nyaman para panitia PPDB
dan guru di sekolah dibiarkan di bawah tekanan orang-orang yang punya
power dan bahkan dari kalangan preman dan mendatangi sekolah dengan
gayanya memperlihatkan tatonya, kami akan melakukan mogok melakukan
kegiatan pengajar. Kemudian Unsur Muspida yang sudah menandatangani
Fakta Integritas diminta juga untuk mengamankan PPDB online serta
melindungi para guru panitia PPDB di setiap sekolah yang belakangan ini
harus menerima tekanan dari pihak eksternal itu.
Lain lagi dengan H. Taswan, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten
Karawang, dengan ditiadakanya titipan dan permintaan pembatasan quota,
pihak sekolah harus meningkatkan kualitas pendidikan, karena suka atau
tidak suka calon siswa yang tereleminir dari sekolah negeri oleh PPDB
online tersebut bakal masuk ke sekolah swasta. Terlebih bagi setiap
sekolah swatas statusnya sudah disamakan, yakni gratis dari berbagai
beban sekolah. " Saya Minta pata sekolah swasta bisa meningkatkan
kualitas pendidikan," ujar H. Taswan.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Tono Bachtiar, yang
menyempatkan di forum dialog antara guru PGRI dengan Komisi D,
mengingatkan, agar di tahun ajaran tahun 2013 tidak ditemukan
pengangguran yang diakibatkan oleh anak dari putus sekolah dimana tidak
diterima di PPDB online. Kemudian terkait dengan usulan pembatasan quota
di setiap sekolah hal itu tidak bisa dengan serta merta dilakukan,
karena pihak Disdik telah menerbitkan SK penysiran bagi calon siswa yang
tidak tertampung di PPDB online.
Kemudian Ketua DPRD menegaskan, pelaksanaan online PPDB tidak boleh
terjadi seperti sekarang dimana telah dimonopoli oleh salah satu
perusahaan seculler. Tono menegaslkan, jika perlu tahun depan online
PPDB itu dibiyai oleh APBD, sehingga bisa diketahui keteransparnnya dan
berbagai pihak bisa mengontrol dengan transparan juga.**
