Proyek Baliho di Depan Kantor DPPKAD Karawang Tak Ber SPK?

Diduga Proyek  Kontruksi Baliho di DPPKAD Karawang Tak Ber-SPK

KARAWANG - Proyek kontruksi  baliho yang terpasang di depan Kantor DPPKAD senilai Rp 150 juta diduga tak ber- SPK sekitar pengenjaaanya. Konon katanya pengerjaan proyek yang dilakukan pemborong kukutan di lingkungan Pemkab Karawang karena memiliki kedekatan dengan Kepala DPPKAD yang baru.

         

Proyek kontruksi baliho yang menggunakan alat material besi tersebut dipasang di depan Kantor DPPKAD setempat, sebagai media promosi terhadap masyarakat sekitar himbauan agar membayar PBB(Pajak Bumi dan Bangunan) tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo pembayaran. Pemasangan kontruksi bangunan baliho yang bergambar Bupati Karawang, H. Ade Swara, menyusul belum lama ini pajak PBB tersebut oleh pihak pajak pusat kepada Pemkab setempat.

           Seperti dikatakan beberapa pegawai di Kantor DPPKAD setempat, Selasa(22/10) baik pejabat panitia lelang di lingkungan Pemkab maupun di internal Kantor DPPKAD Karawang"Emoh" (tidak mau) menandatangani SPK(Surat Perintah Kerja) pembangunan kontruksi baliho dengan menggunakan dana APBD 2013, karena cara mengerjaannya lebih dahulu dilakukan oleh pemborong kukutan Pemkab setempat. "para pejabat berkompeten yang berhak tidak mau menandatangi SPK karena takut menjadi temuan BPK, menyusul proyek tersebut lebih awal dikerjakan sebelum SPK diterbitkan," ujar beberapa PNS di Kantor DPPKAD Karawang.

            Lebih mengerikan lagi, kata beberapa PNS di Kantor DPPKAD, jika kasus proyek pembuatan kontruksi baliho tersebut, karena cara pengerjaannya disinyalir sudah melanggar peraturan suatu saat terusut oleh aparat penegak hukum. Walhasil, pejabat yang berkompeten menandatangi SPK tadi, sudah pasti bakal diminta pertanggungjawabannya menyusul ditemukannya kasus korupsi dengan modus gratifikasi.

             Beberapa PNS lebih jauh mengatakan, proyek pembuatan kontruksi baliho yang dipasang di depan kantor DPPKAD jika dilihat nilainya RP 150 juta bagi ukuran-ukuran Pemkab atau Pemkot di kota-kota besar nilainya tidak begitu sentris. Tetapi proyek yang dikerjakan sebelum SPK diterbitkan jika dibiarkan, nantinya bakal menjadi preseden buruk. " Mungki saja proyek tak ber SPK ini baru satu yang diketahui, tetapi siapa tahu modus operandi yang diperagakan oleh pemborong kukutan Pemkab yang juga tim Sukses bupati ditenggarai dilakukan di setiap OPD di lingkungan Pemkab Karawang," ujar beberapa PNS di Lingkungan Kantor DPPKAD Karawang yang keberatan disebut jati dirinya.

             Di tempat terpisah salah seorang PNS yang ditugasi mengurusi proyek-proyek di kantor DPPKAD Karawang, mengakui bahwa proyek pembuatan kontruksi baliho belum disertai SPK. Namun masalah tersebut katanya kewanangannya sudah diambil alih oleh Kepala dinas DPPKAD Karawang.secara langsung.**