Ada PNS Mengaku Dihubungi
Diduga istri Bupati Karawang Berada Dibelakang Mutasi
KARAWANG - Diduga istri Bupati
Karawang berada dibalik mutasi jabatan dan Japrem di dinas yang ditugasi
mengurusi proyek APBD. Hal ini, diketahui oleh beberapa pejabat di
lingkungan Pemkab setempat, dimana pernah dihubungi istri bupati di
negeri lumbung padi melalui telepon genggam.
Menurut pengakuan
salah seorang pejabat tadi, istri bupati lewat HP-nya menjelaskan, bahwa
pada mutasi ini katanya orang-orang bapa untuk sementara ditarik dulu.
Kemudian dijanjikan dalam tempo yang tidak lama akan berikan keudukan
lagi pada jabatan setrategis." Ibu bupati lewat telepon ngomongnya agar
kami untuk bersabar, lewat mutasi yang digelar, akhir Oktober
2013,kemarin, ditarik dulu ke Pemkab," ujar salah seorang pejabat yang
kini menduduki pos baru di lingkungan Setda Pemkab Karawang.
Dalam hal ini, kata
pejabat tadi, dengan kepindahan pada mutasi kemarin, banyak merenung
saat berada di rumahnya, sekitar apa penyebab dari dimutasikan tersebut.
" Alhamdulillah dari hasil merenung itu kepindahan ke pos baru bukan
karena melanggar indisplinner, tetapi ada faktor lain," aku salah
seorang pejabat tersebut.
Di tempat terpisah
seorang pejabat yang ditugasi mengurusi proyek pembangunan yang sumber
dananya dari APBD, mengaku sering dihubungi istri bupati lewat telepon
genggamnya. Namun, anehnya ibu bupati, saat menelpon kami, pekan
kemarin, tidak menggunakan nomor HP miliknya. " Kami sempat kelimpungan
saat dihubungi istri bupati kemarin, karena menggunakan nomor lain dan
tidak menggunakan nomor milik pribadinya sebagaimana yang sudah disave
di HP milik saya," ujar salah seorang pejabat yang ditugasi pengurus
proyek pembangunan di Pemkab Karawang.
Sementara romur yang
berkembang di Kabupaten Karawang menyebutkan ada 7 pejabat dan 7
pemborong yang sudah disadap nomor HP-nya oleh lembaga yudikatif yang
tengah menangani dugaan kasus korupsi di negeri lumbung padi ini. Sejauh
ini, dari pihak lembaga yudikatif itu belum melakukan operasi tangkap
tangan, atas modus operandi yang dilakukan para oknum di lingkungan
Pemkab maupun pihak rekanan.**