KARAWANG
- Buntut anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD tahun 2015
diduga akibat pejabat di Kantor DPPKAD(Dinas pendapatan Pengelolaan dan
Aset Daerah) Karawang tidak mampu mengurus potensi tersebut. Tampaknya,
dari mulai pejabat lapis I, II hingga eselon IV di kantor tersebut
ketika diberikan wewenang untuk menempati pos kerja yang baru tersebut,
hanya sebatas melakukan bebenah ke internal semata.
Dicontohkan, guna memberikan kenyamaman pada ruang kerjanya, pada
setiap pintu masuk diportal oleh "Pager PIN). Walhasil, lewat "Gembok
elektrik " tadi, tidak semua orang bisa masuk ruangan, termasuk sejumlah
PNS di internal kantor DPPKAD tersebut. " Patut diduga dengan sistem
buka pintu Pager PIN tadi, malah dipakai modus persekongkolan jahat,"
ujar Sulaeman, aktivis Fron Komunitas Indonesia Bersatu Kabupaten
Karawang.
Menurut Sulaeman, sejak di lingkungan Kantor DPPKAD terjadi perombakan
pejabat, bukan bagaimana meningkatkan pendapatan PAD. Namun
pejabat-pejabat baru tersebut melakukan gerakan kenyamaman diri lewat
cara mengembok pintu masuk ruang kerjanya dengan pager PIN tadi.
Sehingga, kata Sulaeman, melalui proyek Pager PIN yang disertai
pernak-pernik ruang kerja tadi, pejabat baru di Kantor DPPKAD tersebut
terkesan hanya melakukan melakukan pengelolaan APBD saja. " Para pejabat
itu saat dipercaya menduduki jabatan di situ, seharusnya lebih
menggenjot pendapatan dan bukan sebaliknya lebih memperagakan
pengelolaan yang disertai upah pungutnya," kata Sulaeman.
Sebagaimana diakui mantan Kepala DPPKAD Karawang, Setya Dharma, bekerja
di kantor DPPKAD sunggu sangat berat, menyusul harus mampu melakukan
pendapatan guna memenuhi kebutuhan anggaran sebagaimana sudah ditetapkan
lembaga legeslatif melalui mata anggaran yang sudah ditetapkan rengkol
angkanya. Sehingga, jika kita pejabat yang bekerja tidak mampu
menggenjot pendapatan anggaran, ya konsekwensinya potensi PAD bisa
anjlok.
Setya Dharma, menjelaskan, jika personil di kantor DPPKAD tidak mampu
untuk mensiasati pendapatan PAD atau bermanuver ke pemerintahan provinsi
dan pusat guna mendapatkan dana bagi hasil dan perimbangan, niscaya
peroleh PAD hasilnya tidak bakal signifikan.
Setya Dharma menambahkan, pejabat yang ditempatkan di kantor DPPKAD,
bukan tife-tife bergaya elitis dan kerjanya hanya sebatas waktu kerja
semata. tetapi guna menggiring dana-dana untuk PAD tadi, harus
mengerahkan kemanpuan fikiran, serta memiliki daya jelajah dengan
disertai kepiawaian negoisiasi dengan para personil di Pemprov dan
Pempus. " Kalau kita bekerja di belakanga meja dengan benteng Pager PIN
tadi, sampai uban tumbuh di kepala peroleh PAD tidak akan terkejar
secara maksimal, " pungkasnya.(jay)
