Bantuan Dana Desa Walahar Dikemplang?

Dana Desa Walahar Dipertanyakan Akurasi Pemanfaatannya

KARAWANG - Menyusul bergelimangannya dana bantuan dari APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBD yang diperuntunkan desa khusus di Desa Walahar, Kecamatan Klari dipertanyakan akurasi pemanfaatannya. Pasalnya, muncul dugaan bantuan-bantuan tersebut menjadi tumpang tindih, dan bahkan dana-dana tersebut  dengan gampangnya " Dikemplang " oknum petinggi atau pamong desa.

               Sejumlah warga Desa Walahar, belakangan ini mencurigai sekitar  pembangunan tembok pagar desa. Hal ini, akibat pembangunan tembok pagar tadi, masih menggunakan kontruksi bangunan lama.  Kemudian pembangunan tembok pagar desa tersebut tidak dilakukan secara transparan dimana biayanya dipasang di plang papan nama.

               Menurut beberapa penduduk desa tadi, dengan tidak transparannya pembangunan tembok pagar  desa tersebut, sulit membedakan sekitar  asal - muasalnya sumber dana bantuan pemerintah tersebut. " Kami merasa kesulitan untuk membedakan memanfaatan dana yang diperuntukan pembangunan embok pagar  desa tersebut, apakah berasal dari APBD II, APBD provinsi atau dan bantuan pemerintah pusat," ujar beberapa penduduk Desa Walahar  yang namanya minta tidak ditulis, Minggu( 27/12).

              Dalam hal ini, beberapa penduduk  desa tadi mempertanayakan, apakah pembangunan tembok pagar  desa sudah mendapat pensetujuan BPD (Badan Perwakilan Desa) atau tidak. " Masih misterius sekitar  asal - muasal dana yang diperuntukan pembangunan tembok pagar desa tersebut," ujar beberapa penduduk Desa Walahar tadi.

            Di Tempat terpisah, Kepala BPMPD Pemkab Karawang, H. Akhmad Hidayat,  membenarkan, bahwa belakangan ini yang namanya pemerintah desa, banjir  dari segala bantuan. Bahkan, bantuan yang berasal dari pemerintah provinsi dan pusat, langsung melalui bendaharawan pemerintahan desa, dan kantor BPMPD yang memiliki legalitas formal sebagai " Empunya" hanya diberi laporan tertulis sekitar adanya bantuan tersebut.

             Bahkan yang lebih ironis, kata H. Ahmad Hidayat, dia selaku kepala yang membidangi pemerintaan desa tersebut mengeteahui adanya bantuan setelah muncul kasus, baik itu sedang ditangani kejaksaan, kejati dan pihak kepolsiaan. " Memang untuk bantuan - bantuan tersebut, jangankan warga desanya yang tahu, kami-pun tahunya setelah menjadi kasus atas dugaan penyelewengan dana bantuan pemerintah tersebut," tegasnya.(jay)