Dana Desa Walahar Dipertanyakan Akurasi Pemanfaatannya
KARAWANG
- Menyusul bergelimangannya dana bantuan dari APBD kabupaten, APBD
provinsi dan APBD yang diperuntunkan desa khusus di Desa Walahar,
Kecamatan Klari dipertanyakan akurasi pemanfaatannya. Pasalnya, muncul
dugaan bantuan-bantuan tersebut menjadi tumpang tindih, dan bahkan
dana-dana tersebut dengan gampangnya " Dikemplang " oknum petinggi atau
pamong desa.
Sejumlah warga Desa Walahar, belakangan ini mencurigai sekitar
pembangunan tembok pagar desa. Hal ini, akibat pembangunan tembok pagar
tadi, masih menggunakan kontruksi bangunan lama. Kemudian pembangunan
tembok pagar desa tersebut tidak dilakukan secara transparan dimana
biayanya dipasang di plang papan nama.
Menurut beberapa penduduk desa tadi, dengan tidak transparannya
pembangunan tembok pagar desa tersebut, sulit membedakan sekitar asal -
muasalnya sumber dana bantuan pemerintah tersebut. " Kami merasa
kesulitan untuk membedakan memanfaatan dana yang diperuntukan
pembangunan embok pagar desa tersebut, apakah berasal dari APBD II,
APBD provinsi atau dan bantuan pemerintah pusat," ujar beberapa penduduk
Desa Walahar yang namanya minta tidak ditulis, Minggu( 27/12).
Dalam hal ini, beberapa penduduk desa tadi mempertanayakan, apakah
pembangunan tembok pagar desa sudah mendapat pensetujuan BPD (Badan
Perwakilan Desa) atau tidak. " Masih misterius sekitar asal - muasal
dana yang diperuntukan pembangunan tembok pagar desa tersebut," ujar
beberapa penduduk Desa Walahar tadi.
Di Tempat terpisah, Kepala BPMPD Pemkab Karawang, H. Akhmad Hidayat,
membenarkan, bahwa belakangan ini yang namanya pemerintah desa, banjir
dari segala bantuan. Bahkan, bantuan yang berasal dari pemerintah
provinsi dan pusat, langsung melalui bendaharawan pemerintahan desa, dan
kantor BPMPD yang memiliki legalitas formal sebagai " Empunya" hanya
diberi laporan tertulis sekitar adanya bantuan tersebut.
Bahkan yang lebih ironis, kata H. Ahmad Hidayat, dia selaku kepala yang
membidangi pemerintaan desa tersebut mengeteahui adanya bantuan setelah
muncul kasus, baik itu sedang ditangani kejaksaan, kejati dan pihak
kepolsiaan. " Memang untuk bantuan - bantuan tersebut, jangankan warga
desanya yang tahu, kami-pun tahunya setelah menjadi kasus atas dugaan
penyelewengan dana bantuan pemerintah tersebut," tegasnya.(jay)