Mutasi Menuai Reaksi
Dirut RSUD Dijabat PNS Berasal dari Fungsional

KARAWANG - Buntut mutasi jabatan 255 PNS dilingkungan Pemkab Karawang yang dilangsungkan, Jumat,kemarin menuai reaksi. Pasalanya, permasalahannya beragam, diantaranya ada PNS fungsional langsung memegang jabatan Dirut RSUD dan lebih parah lagi PNS jarang masuk kerja dipromosikan menjadi Kasie (Kepala seksi).

           Irah salah seorang PNS di Kantor Disnaker Karawang, mengaku kaget dalam mutasi yang dilangsungkan Jumat, kemarin, tiba-tiba salah seorang temannya sesama PNS diketahui jarang masuk kerja dipromosikan menjadi Kasie (Kepala seksi). Akibatnya, menimbulkan pertanyaan dari banyak PNS yang bekerja di Kantor Disnaker tersebut. " Baperjakat (Badan Pertimbangan Penilaian Kepangkatan) Pemkab Karawang tidak "Fair" dalam mempromosikan PNS kalau bagitu, masa PNS jarang masuk kantor bisa langsung dipromosikan," ujar Irah, yang diamini PNS lainya di Kantor Disnaker Karawang.
         Lain lagi menurut Yasar, salah seorang PNS di lingkungan Seta Pemkab, dia merasa tidak habis fikir dengan munculnya Dirut baru RSUD yang notabenenya dipercayakan kepada PNS berasa dari fungsional dan sebaliknya bukan dari PNS asal struktural. Lebih parah lagi kata dia, PNS tersebut berasal dari Kabupaten Bogor belum lama bertugas di lingkungan RSUD Karawan. " Ada apa dengan Baperjakat Pemkab Karawang, kok PNS asal fungsional bisa menduduki jabatan Dirut RSUD," tegas Yasar.
            Menurut Yasar dan Irah, mutasi jabatan yang dilangsungkan Jumat di bulan Ramadan terkesan dipaksanakan dan diduga tidak mengedepankan aspek profesionalitas dan bahkan sebaliknya lebih mengedepankan unsur subyektifitas. Betapa tidak, para PNS yang belakangan ini menduduki jabatan setrategis pada jabatan setruktural, ditenggarai hanya bermodalkan kedekatan dengan pemegang tampuk yang sedang berkuasa di negeri lumbung padi.
              Sementara itu Bupati Karawang, H. Ade Swara, Senin (15/8) mengatakan, bahwa pihaknya setelah delapan bulan menjabat baru menggunakan wewenangnya yakni melakukan mutasi jabatan terhadap 255 PNS. Mutasi jabatan tersebut kata Ade, tidak didasarkan atas dendam rezim, tetapi rotasi tersebut merupakan kebutuhan organisasi, dimana permasalahannya guna mengisi OPD yang kosong serta menyegaran di tubuh Pemkab Karawang itu sendiri.
                Dalam hal ini, kata Ade, PNS yang menduduki pos kerja baru diharapkan bisa bekerja maksimal guna memenuhi pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Karawang. Bupati mengakui, belakangan ini ada masalah yang harus mendapat perhatian dan dikerjakan pelaksanaannya secara ektra keras yakni perbaikan jalan menuju sentra pertanian. " Jalan rusak itu juga menjadi target utama saya dalam melakukan perbaikannya," kata Bupati Karawang, H. Ade Swara.**